REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Syariah Bukopin membidik kerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi untuk mengelola keuangan daerah tersebut. BSB berharap dapat dipercaya sebagai pengelola dana pendamping Kota Bekasi.
"Kami berharap dipercaya oleh pemerintah Bekasi sebagai pengelola dana pemerintah," tutur Direktur Utama BSB, Riyanto, kepada wartawan, senin (30/4).
BSB menawarkan diri menjadi bank opeasional Bekasi. Hanya saja hal ini dinilai tidak mudah karena biasanya pengelolaan dana pemerintah daerah (pemda) selalu diserahkan kepada bank daerah. Untuk mencapai ke sana, BSB membutuhkan waktu yang lama dan melawan sistem yang sudah ada.
Oleh karena itu BSB menawarkan diri untuk mengelola dana pendamping, seperti dana bantuan. Dana yang dikelola oleh Bukopin Syariah, kata Riyanto, yang penting menjadi manfaat bagi ekonomi umat Bekasi.
Pekan lalu Bukopin Syariah baru saja membuka cabang baru di Kota Bekasi. Hal ini diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitarnya, sekaligus menjalin kerja sama dengan pemda. Cabang pembantu yang baru ini akan menjadi salah satu dari bank yang berada di divisi IV Bukopin Syariah. Divisi IV menargetkan kenaikan pembiayaan menjadi Rp 200 miliar. Bekasi diharapkan memberi kontribusi 25 persen.
Pangsa pasar di Bekasi, kata Riyanto, cukup besar. Saat ini yang sudah tergarap oleh Bukopin Syariah baru tiga persennya. Untuk itu dengan penambahan cabang baru nasabah Bukopin syariah bisa lebih banyak lagi. "Apalagi kalau sudah kerja sama dengan pemerintah daerah," tutur Riyanto.
Terkait kerja sama, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, pekan lalu mengatakan dengan penduduk Kota Bekasi yang berjumlah 2,4 juta jiwa, banyak potensi yang dapat tumbuh. Hal ini sejalan dengan permodalan yang menjadi faktor utama pertumbuhan usaha di Kota Bekasi.
Bekasi penuh dengan pengusaha, termasuk industri kecil dan menengah yang juga menjadi target Bukopin Syariah. Usaha di Bekasi menciptakan jasa dan memerlukan perizinan, yang keduanya menjadi pemasukan terbesar bagi anggaran dareah Bekas. "Anggaran pemerintah Bekasi mencapai Rp 2,3 triliun, yang sebagian besar berasal dari jasa dan perizinan," ungkap Rahmat.
Rahmat juga membuka lebar kesempatan Bukopin Syariah untuk bekerja sama dengan pemerintah. "Saya berharap BSB bisa menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat Bekasi dalam berbagai hal," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
