REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Merpati Nusantara Airlines mengatakan bahwa rencana pengurangan jumlah direksi dan komisaris perusahaan penerbangan itu merupakan kewenangan pemegang saham yang diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Kewenangan mengganti direksi dan komisaris sepenuhnya ada pada Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham," kata Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Jhony Tjitrokusumo ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (3/10).

Ia menjelaskan bahwa pengurangan direksi akan berdampak pada bertambahnya beban yang harus diemban, namun kalau itu hasil keputusan RUPS dan merupakan penugasan maka tetap diterima.

"Kalau umpanya dikurangi, itu berarti `goals`-nya adalah pada percepatan dalam proses pengambilan keputusan dan lain-lain. Saya melihat (pengurangan) dari sisi itu saja. Kalau dikurangi (direksi) berarti `speed` yang diharapkan seperti itu," ujarnya.

Sebelumnya Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan akan mengurangi jumlah direksi dan komisaris Merpati dalam rangka mendorong efisiensi di tubuh perusahaan.

Saat ini susunan Direksi Merpati meliputi Dirut Sardjono Jhony Tjitrokusumo, Wakil Dirut Adi Gunawan, Direktur Teknik Wisudo, Direktur Operasi Asep Ekanugraha, Direktur Niaga Tonny Aulia Achmad, Direktur Keuangan dan Administrasi Farid Luthfi.

Sementara itu Komisaris Utama Merpati Said Didu menyambut baik rencana pengurangan direksi dan komisaris di tubuh perusahaan penerbangan plat merah tersebut.

"Jika tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, maka keputusan untuk mengurangi direksi dan komisaris adalah tindakan yang tepat," kata Said.

Meski demikian ia menambahkan rencana pengurangan direksi dan komisaris akan efektif jika tetap mempertimbangkan faktor efisiensi dan efektivitas manajemen ditambah regulasi perusahaan penerbangan yang didasarkan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar (GCG).

Menurut Johny efisiensi sesungguhnya bukan hal yang baru dilakukan di Merpati.

"Kita sudah efisiensi habis-habisan makanya bisa bertahan dalam 18 bulan terakhir ini. Artinya kalau tidak efisien kita tidak akan bisa bertahan seperti sekarang ini," ujarnya.

Efisiensi dilakukan antara lain monitoring pada penggunaan bahan bakar karena ini merupakan biaya operasional terbesar atau mencapai 40 persen, sisi perawatan, teknis penerbangan, dan pemilihan rute.

Ikuti Whatsapp Channel Republika