REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA--Gubernur Jawa Timur Soekarwo akan melarang impor garam dan kentang yang dinilainya menyengsarakan petani lokal.
"Tentu dalam hal ini petani akan sangat dirugikan. Dengan adanya garam dan kentang dari luar, maka harga lokal akan turun dan petani merugi," ujar Soekarwo kepada wartawan, Jumat.
Untuk mengantisipasinya, gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut mengambil langkah tegas dengan menyusun surat keputusan larangan impor garam dan kentang. Ia menjelaskan, saat ini produksi garam ditingkat bawah cukup melimpah, bahkan menumpuk di gudang petani garam.
"Kendalanya ada di sepinya pembeli, sehingga hasil petani tidak terjual dan masih menumpuk. Apalagi adanya impor garam dengan harga murah, sehingga tengkulak memilih garam impor," papar dia.
Mantan Sekdaprov Jatim itu juga mengatakan, kendala serupa dialami para petani kentang. Dengan adanya kentang impor yang sudah masuk ke pasar tradisional, maka kentang petani lokal akan terpuruk.
Bahkan saat ini harga kentang lokal cukup murah dan tidak sanggup untuk menutup biaya produksi. Apalagi harga kentang impor yang lebih murah, dan kualitanya lebih baik.
Salah satu upaya yang dilakukan pemprov adalah dengan memproteksi produk lokal, termasuk dengan SK Gubernur tentang larangan impor garam dan ketang.
Setelah adanya SK, gubernur akan meminta bantuan polisi dalam penegakan peraturan.
"Kami minta bantuan polisi untuk pengawasan dan tindakannya. Sebab yang melanggar sudah bertentangan dengan hukum, karena sudah ada aturannya," katanya.
"Sebentar lagi akan selesai, karena saat ini sudah masuk pembuatan rancangan," kata pejabat yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jatim tersebut menambahkan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Sirmadji sangat mendukung rencana pengeluaran SK larangan impor garam dan kentang.
Dia mengungkapkan, harga garam impor yang jauh lebih murah dari garam lokal sama halnya dengan membunuh petani secara perlahan. "Gubernur juga harus meningkatkan produksi garam lokal dengan membuat kebijakan revitalisasi tambak, seperti perbaikan tambak dan penambahan serta perbaikan infrastruktur jalan maupun logistik pergudangan," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
