REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - DPR mempertanyakan niat pemerintah membeli tujuh persen sisa saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Pasalnya jika langkah itu terjadi maka upaya menguasai saham mayoritas baik bagi pemerintah daerah dan pusat akan gagal.
"Saya pertanyakan niat pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Agus Martowardoyo. Apa kepentingannya mengambil tujuh persen saham Newmont," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Bidang Pertambangan Effendi MS Simbolon di Jakarta, Selasa (3/4).
Ia menuding pembelian oleh pemerintah tersebut sebagai upaya memecah belah mayoritas saham dan akhirnya kepentingan asing yang dibela. Effendi Simbolon mengaku sejak 10 tahun lalu mengikuti dan mengawal terus proses divestasi saham Newmont itu.
Divestasi yang disepakati itu, katanya, merupakan hasil dari kerja keras menuntut ke arbitrase internasional. "Sekarang ketika berhasil malah mau dipecah-pecah. Kami pertanyakan niat itu untuk apa. Kalau mau, ambil semua 31 persen dan 20 persen milik Jusuf Meruk, jadi bisa mayoritas menguasai dan mengendalikan Newmont, tetapi sekarang apa?" katanya mempertanyakan.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan proses divestasi itu dipandang sebagai kewajiban. "Dan ini kami upayakan dengan serius. Oleh karena itu setelah didapatkan harusnya untuk kepentingan bangsa, negara dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pihak-pihak lain, misalnya kepentingan asing," kata Simbolon dengan nada tinggi.
Ketika proses arbitrase itu berhasil dan menyerahkan kepada pemerintah sebanyak 31 persen dalam rentang 10 tahun, kata Simbolon itu artinya antara pemerintah pusat dan daerah sama.
Menurut Simbolon, semestinya pemerintah pusat menyerahkan ke pemerintah daerah seluruhnya, bukan mengambil yang tujuh persen.
"Kalau mau ambil sisa tujuh persen, kenapa tidak ambil semua? Dan kenapa pemerintah pusat tidak mengajak pemerintah daerah untuk berunding? Padahal sebelumnya pernah berjanji untuk menyerahkan seluruhnya pada daerah. Jadi, ada apa ini?" kata Simbolon mempertanyakan lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika