REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang Industri Indonesia (KADIN) Suryo Bambang Sulisto mengatakan, tsunami Jepang setidaknya berdampak pada lima aspek terkait hubungan perekonomian antara Indonesia dan Jepang. "Kami mengetahui paling tidak ada lima aspek yang terkena dampak," kata Suryo yang juga akrab dipanggil SBS dalam jumpa pers terkait Rapimnas Kadin 2011 di Jakarta, Selasa (15/3).
Ia mengatakan, lima aspek tersebut antara lain Jepang sebagai kreditor terbesar untuk Indonesia, Jepang sebagai mitra dagang yang signifikan bagi Indonesia, dan Jepang sebagai investor terbesar nomor dua untuk penanaman modal asing secara langsung di Indonesia. Aspek lainnya adalah Jepang sebagai pemasok turis atau wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, dan Jepang sebagai negara pemberi bantuan untuk berbagai proyek pembangunan di Indonesia.
Untuk itu, lanjutnya, Indonesia perlu menyiapkan sejumlah langkah antisipatif terkait dampak tersebut. "Kita harus bersiap-siap dan antisipatif terhadap kemungkinan yang bisa berdampak pada ekonomi kita," kata SBS.
Namun, Ketua Umum Kadin Indonesia juga menyatakan lega setelah mendengar pernyataan dari Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa bahwa pihak Jepang telah menyatakan komitmennya untuk tetap melaksanakan investasinya di Indonesia. Menurut dia, Jepang merupakan bangsa yang paling siap dalam menghadapi bencana alam seperti tsunami sehingga perekonomian di negara tersebut diyakini akan bangkit dalam jangka waktu yang tidak lama.
Kadin sendiri juga berencana menemui Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian pada pekan mendatang untuk membahas bantuan di bidang perekonomian yang bisa dilakukan untuk membantu pemulihan Jepang. Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa memastikan komitmen investasi Jepang ke Indonesia tidak akan terganggu terkait gempa bumi dan akan tetap berjalan sesuai komitmen yang telah disepakati antarnegara. "Seluruh program yang sudah menjadi komitmen dengan Jepang tetap jalan," kata Hatta di Jakarta, Senin (14/3).
Menko Perekonomian memastikan tidak ada penundaan dan berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang terkait dengan bantuan Jepang berlangsung sesuai rencana. Ia menjelaskan, pertemuannya dengan wakil menteri ekonomi Jepang membicarakan bahwa 'kickoff' program prioritas wilayah metropolitan (Metropolitan Priority Area/MPA) senilai 20 miliar dolar AS akan tetap berjalan pada 17 Maret 2011.
Ikuti Whatsapp Channel Republika