REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – DPR RI meminta Bank-bank plat merah agar menghapus dana restrukturisasi kredit macet dan pinjaman bagi para korban bencana erupsi Gunung Merapi. Saat ini, jumlah kredit yang terkena bencana saat ini mencapai 455 miliyar untuk 16.664 debitur.
Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Chaeron menyatakan, bencana membuat kemampuan debitur yang menjadi korban berkurang. Mereka belum tentu bisa memiliki kemampuan untuk bangkit kembali, setidaknya menyamai kondisi keuangannya pada masa lalu. "Makanya kami meminta pihak bank BUMN untuk menghapus tagihan kreditnya," tuturnya, Kamis (27/1).
Penghapusan tagih kredit tersebut dilakukan bagi para debitur yang memiliki nominal kredit sebesar Rp 5 juta. Sementara bagi debitur yang mengambil kredit Rp 5 juta sampai dengan Rp 10 juta dilakukan restrukturisasi. "Namun dengan ketentuan, pokok dan bunga pinjaman ditangguhkan pembayarannya hingga jangka waktu dua tahun," katanya.
Selain itu, herman meminta, agar diberikan penghapusan denda dengan memperhatikan kondisi debitur pada saat terjadi bencana. "Apakah dia termasuk debitur lancar atau tidak," katanya. Untuk kredit di atas 10 juta dilakukan restrukturisasi sesuai kemampuan debitur. "Kami juga akan dorong hal serupa agar dilakukan oleh bank swasta," tuturnya.
Dari 16 ribu debitur yang menjadi korban bencana merapi, sebanyak 8.387 orang berasal dari Yogyakarta dengan jumlah kredit sebesar Rp 230 miliar. Sementara sisanya atau sejumlah 8.277 debitur berada di Jawa Tengah dengan besaran kredit keseluruhan mencapai Rp 215 miliar.
Sementara berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, potensi kredit macet terjadi di 22 unit koperasi di wilayah rawan bencana di Yogyakarta. Secara keseluruhan kalkulasi kerugian finansial akibat erupsi sebesar Rp 41,5 triliun, sedangkan keseluruhan kerugian finansial di Jawa Tengah mencapai Rp 40,6 triliun. Dari total kerugian tersebut, sebanyak 202 usaha mikro kecil dan menengah, 5 unit pasar trandisional, dan 64 unit koperasi mengalami kerugian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika