REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pemberian insentif bagi petani, termasuk yang dengan sukarela bersedia mencetak areal tanam baru, harus dilakukan pemerintah. Demikian kata Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sutrisno Iwantono mengenai kebijakan pemerintah untuk mencetak sawah baru tahun 2011.

"Pada prinsipnya insentif memang harus diberikan bagi petani yang dengan sukarela bersedia mencetak areal tanam baru. Angka Rp7,5 juta per hektare merupakan langkah awal," kata Iwantono yang juga Presiden Pusat Advokasi Petani Indonesia melalui surat elektroniknya, Rabu.

Pengurus HKTI pimpinan Oesman Sapta ini mengharapkan pemerintah bisa memprogramkan pencetakan sawah baru bukan hanya 60.000 ha per tahun. "Kalau bisa di atas 200.000 ha per tahun.

"Kebijakan semacam ini memang dilakukan juga di negara lain, tujuannya adalah untuk menjaga agar pertanian bisa bertahan. Bahkan di Jepang agar petani tidak mengubah lahan sawah menjadi peruntukan lain juga diberi insentif. Jadi bukan hanya mencetak lahan baru, tidak mengubah penggunaan tanah ('land use') juga di beri insentif," katanya.

Selain itu, tegasnya, insentif yang lebih penting adalah mempertahankan kondisi agar kegiatan usaha tani tetap menguntungkan, dan hasilnya cukup bagi petani untuk hidup secara layak.

"Jika kegiatan usaha tani tidak menguntungkan maka akan mendorong petani untuk pindah pekerjaan ke sektor lain, dan hal ini tentu akan mengancam kedaulatan pangan," katanya.

Bentuk insentif antara lain adalah harga jual pada musim panen harus menarik. "Jangan sampai pada musim panen harga anjlok dan petani rugi. Untuk itu jaminan harga dasar harus ada."

Ikuti Whatsapp Channel Republika