REPUBLIKA.CO.ID,BATAM--Produksi Minyak dan Gas Bumi seluruh Indonesia pada 2010 tidak mencapai target yang ditetapkan pemerintah sebanyak 965.000 barel per hari.
"Produksi Migas tidak mencapai target, sekarang kami hanya mampu memproduksi 948.000 barel per hari," kata Deputi Umum Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, A Rizal, di Batam, Jumat.
Ia mengatakan, target tercapai karena ada beberapa kendala dan kecelakaan diantaranya platform produksi migas di Indonesia timur tertabrak kapal sehingga produksi berkurang.
Meski target produksi tidak tercapai, namun, target pendapatan negara tercapai, sebesar Rp 159,75 triliun. "Kami sangat optimis target pendapatan tercapai, karena harga migas tinggi. Dan kami harap bisa terus tinggi agar bisa melebihi target," kata dia tidak menyebutkan angka pencapaian pendapatan terakhir.
Ia mengatakan BP Migas terus menggenjot produksi migas. Hingga 2015, produksi migas terus turun empat hingga lima persen. Namun, BP Migas bertekat menaikan produksi mulai 2015, hingga 1,2 juta barel.
Salah satu upaya peningkatan produksi adalah mencari potensi daerah baru dan memulai eksplorasi daerah baru.
Ia mengatakan bahwa terdapat 243 perusahaan migas yang mendapatkan izin, sebanyak 66 di antaranya sudah berproduksi dan lainnya masih eksplorasi.
Terdapat 23 lokasi siap eksplorasi yang masih terkendala masalah lahan karena berdiri di wilayah Perhutani, Inhutani dan Kementerian Perhutanan.
Sebanyak 23 lokasi itu berada di Jawa Timur, jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera bagian Utara."Paling banyak di Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah," kata dia.
BP Migas, kata dia, berupaya untuk menjalin kesepahaman dengan tiga instansi terkait agar eksplorasi 23 lokasi potensi migas itu dapat dilaksanakan secepatnya.
Bila 23 lokasi itu bisa diproduksi, maka ia yakin produksi migas pada 2015 akan meningkat tajam.
Ditanya mengenai potensi migas di 23 lokasi tersebut, ia mengaku belum mengetahui. "Potensinya belum tahu berapa, karena itu belum dieksplorasi," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika