REPUBLIKA.CO.ID,

JAKARTA--Ketua Komisi IV DPR (Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan) Ahmad Muqowam menilai pemerintah tidak berpihak secara jelas terhadap budidaya pertanian Indonesia sehingga target mencapai swasembada pangan nasional bakal sulit dicapai.

Saat berbicara dalam Dialektika Demokrasi bertema "Menyoal Ketahanan Pangan, Impor Beras Jadi Tumpuan" di ruang wartawan DPR Jakarta, Jumat (10/12), Muqowam mengatakan bahwa salah satu indikator keberpihakan yang jelas terhadap produktivitas pertanian itu adalah tercapainya swasembada.

"Misalnya beras yang pada tahun 2007 katanya swasembada, tetapi kemudian kita impor beras 400 ribu ton," ujarnya. Ini mengindikasikan bahwa Indonesia telah gagal dalam budidaya pertaniannya, khususnya tanaman pangan.

Demikian pula dengan kedelai, jagung dan komoditas pertanian lainnya, sebagian besar ternyata masih impor. Tidak ada swasembada yang berasal dari produksi Indonesia sendiri.

"Kalau ada kekurangan kebutuhan, semuanya dipenuhi lewat cara-cara yang instan dengan impor," ujarnya.

Pada bagian lain, politisi PPP itu mengatakan pula bahwa harus ada upaya sistematis pemerintah mengintegrasi dari sisi lahan.

"Jangan sampai dari waktu kewaktu luasan lahan pertanian ini terdegradasi secara sistematis. Ironisnya pemerintah membiarkan terjadinya konversi lahan dari pertanian menjadi non pertanian," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika