REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Rencana pemerintah untuk membatasi pemakaian BBM bagi mobil pelat hitam dan merah tidak akan efektif. Pembatasan tersebut hanya menimbulkan disparitas harga sehingga membuat rawan terjadinya penyimpangan.

"Model ini berisiko, cara yang tak lazim dilakukan di dunia manapun," ujar Aktivis Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi ketika dihubungi Republika ,Jumat (3/12).

Menurut Tulus, cara ini menunjukan pemerintah tidak mempunyai nyali. Seharusnya pendekatan yang digunakan adalah harga. "Mungkin karena takut popularitasnya menurun, sayangnya ini bukan cara yang komprehensif," ucapnya.

Model seperti ini, kata Tulus, rawan akan terjadinya penyimpangan. Misalkan kendaraan angkutan umum membeli dengan harga subsidi, lalu mereka mengoplosnya di rumah dan menjualnya untuk mobil pribadi.

"Ini kan sama saja kaya kebijakan gas LPG 3 kilogram yang membuat disparitas harga. Kenapa pemerintah tidak selalu belajar," terangnya.

"Jika di Jakarta sudah ada potensi penggelapan seperti ini, bagaimana kalau diterapkan nasional. Mungkin akan terjadi transaksi penggelapan secara besar-besaran," tandas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika