REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri BUMN Mustafa Abubakar berharap pelaksanaan privatisasi perusahaan pelat merah akan terus berjalan kendatipun Komisi VI DPR RI mencoba menundanya. Namun, ia tetap menghargai aspirasi yang disampaikan Komisi VI DPR RI.

"Saya memahami aspirasi DPR, dan saya ingin mengajak (dewan) mencari jalan keluar yang baik tanpa menunda proses IPO (Initial Public Offering) BUMN. Kalau bisa di-handle tanpa menunda dan mengganggu jadwal (privatisasi BUMN)," kata Mustafa kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/12).

Untuk itu, ia menegaskan pelaksanaan rights issue PT Bank Negara Indonesia Tbk dan PT Bank Mandiri Tbk, termasuk IPO PT Garuda Indonesia (Persero), terus berjalan.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Sukur Nababan menyatakan ia bersama fraksinya siap mempelopori untuk mendesak penundaan privatisasi BUMN, sebelum kisruh IPO PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) tuntas. "Moratorium (penundaan privatisasi BUMN) dilakukan sampai kasus IPO Krakatau Steel clear (jelas)," tegasnya.

Mengingat pelaksanaan rights issue BNI akan segera berlangsung, Sukur menyampaikan pihaknya akan memanggil manajemen bank pelat merah tersebut, tanpa kecuali Menteri BUMN. "Kita akan panggil mereka sebelum rights issue BNI. Kami tidak perduli adanya dampak negatid dari penundaan pribatisasi karena itu sudah risiko," lugasnya.

Sebagai catatan, BNI pada 10 Desember 2010 mendatang akan melepas sebanyak 3.374.716.060 lembar saham. Nantinya bank yang dipimpin Gatot Suwondo ini akan menerima dana segar dari rights issue sebesar Rp 10,45 triliun. BNI rencananya akan menggunakan sebanyak 80 persen hasil rights issue untuk menggenjot pertumbuhan kredit BNI. Selanjutnya, 15 persen untuk pembangunan infrastruktur, dan sisanya 5 persen untuk menambah struktur modal anak perusahaan BNI.

Selain BNI, BUMN perbankan lainnya yaitu Bank Mandiri juga berencana untuk menerbitkan rights issue di tahun depan. Bank Mandiri menargetkan dapat meraup dana segar maksimal Rp 14 triliun dari penerbitan rights issue sebanyak 2,45 miliar lembar saham atau 11,2 persen saham ke publik.

BUMN lainnya yang akan melakukan privatisasi yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) lewat mekanisme IPO di 2011. Rencananya maskapai pelat merah ini akan melepas maksimal 40 persen saham. Sedangkan dana segar dari IPO Garuda diperkirakan mencapai 300 juta dolar AS. Garuda telah menunjuk Bahana Securities, Mandiri Sekuritas, dan Danareksa sebagai penjamin emisi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika