REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Anggota Komisi VI DPR RI, Ecky Awal Mucharam mendesak BPK segera lakukan audit khusus terhadap proses penawaran saham perdana (IPO) PT Krakatau Steel (KS) yang dinilai kontroversial. "Ini agar rumor penjatahan saham dan lain-lainnya segera jelas," kata Ecky di Gedung DPR Jakarta, Kamis.

Audit tersebut juga akan membuktikan kredibilitas proses IPO Krakatau Steel oleh pemerintah yang penetapan harga sahamnya dinilai terlalu rendah. "Kontraversi tidak akan terjadi kalau pemerintah melakukan suatu proses IPO yang kredibel. Karena sejak awal penetapan harga pada level terendah terindikasikan bermasalah.

Seharusnya, katanya, dengan variabel fundamental dan kondisi data laporan keuangan Krakatau Steel dan variabel pasar harga bisa disetting misalnya diatas Rp1.000. Menurut Ecky, penetapan investor "berkualitas" oleh pemerintah tidak dilakukan secara transparan dan fair. "Terbukti investor 'berkualitas' tersebut justru ikut menjual di pasar perdana (pada hari pertama bursa)," katanya.

"Seharusnya pemerintah dalam perjanjian dengan investor 'berkualitas' melakukan 'locking' kepada investor agar meng-'hold' saham untuk beberapa tahun," ia menambahkan. Ecky juga menyinggung lemahnya pengawasan DPR terhadap persetujuan IPO KS. Padahal pembahasannya sudah dilakukan DPR periode 2004-2009 lalu, namun tidak dilakukan pembahasan lanjutan oleh dewan periode 2009-2014.

Seperti diberitakan, kontraversi IPO PT. KS bermula karena harga saham yang ditetapkan pemerintah terlalu murah, yaitu Rp850. Padahal harga saham KS kemudian melambung menjadi Rp1.270 pada penutupan hari pertama dan kembali menguat menjadi Rp1.340 pada penutupan hari kedua.

Lebih jauh, ternyata investor asing yang selama ini digadang-gadang sebagai investor berkualitas dan jangka panjang justru melakukan penjualan dalam penawaran perdana. Rumor semakin membesar, setelah ditengarai terjadi penjatahan saham IPO KS kepada beberapa kelompok dan oknum. Diharapkan hasil audit BPK akan membuka ketidak-jelasan isu serta membuka wacana yang sehat untuk mencari kebenaran IPO KS. "Bahkan KPK bisa saja diminta turun-tangan apabila ditengarai ada kerugian negara di dalamnya," demikian Ecky.

Ikuti Whatsapp Channel Republika