REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--BNI akan mendapatkan dana sebesar Rp10,4 triliun dari pelepasan saham terbatas (right issue) yang akan dilakukan dalam waktu dekat dan bertujuan meningkatkan modal inti perseroan atau tier I capital, dari posisi saat ini sebesar Rp10,2 persen menjadi 16 - 17 persen.

"Untuk mencapai modal inti 16 - 17 persen, tambahan modal yang harus kita dapat dari right issue sebesar Rp10,4 triliun, sehingga harga saham baru yang akan kita lepas sebesar Rp 3.100 per saham," kata Dirut BNI, Gatot M Soewondo, di Jakarta, Selasa.

Dengan tambahan modal Rp10,4 triliun tersebut maka CAR BNI akan meningkat dari 12,5 persen menjadi 19 - 20 persen, tambahan modal itu sendiri 80 persen akan digunakan untuk penyaluran kredit, 15 persen untuk infrastruktur dan lima persen untuk memperkuat modal anak perusahaan BNI. "Sebesar 15 persen untuk infrastruktur seperti perbaikan IT, membuka cabang baru serta pengembangan human capital," katanya.

Gatot menambahkan, jumlah saham baru yang akan diterbitkan sebanyak 3,374 miliar lembar dan akan ditawarkan secara terbatas kepada para pemegang saham perseroan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dalam hal ini adalah Pemerintah yang memiliki saham BNI sebesar 73 persen.

Namun, menurut Gatot, Pemerintah sudah menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk membeli saham baru BNI yang ditawarkan sehingga Pemerintah berhak menjual hak (rights)-nya kepada calon investor lain. "Rights dari pemegang saham lama itu kita hargai sebesar Rp300 per lembar saham, sehingga harga jual saham porsi saham milik pemerintah sebesar Rp 3.400 tiap lembar. Sehingga dari right issue ini Pemerintah akan dapat dana Rp 740 miliar," katanya.

Hak beli dari saham Pemerintah itu, lanjut Gatot akan diberikan kepada calon investor lain yang akan ditentukan oleh BNI, setelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 25 Nopember mendatang. "Harapannya, kita dapat investor yang untuk jangka panjang. Mudah-mudahan bisa 60 persen investor jangka panjang dan 40 persen investor jangka pendek. Kita akan pilih investor yang punya nama," katanya.

Gatot menambahkan, dengan penerbitan saham baru terbatas ini yang tidak akan dibeli kembali oleh Pemerintah, maka saham Pemerintah akan turun dari 73 persen menjadi 60 persen, sementara saham yang akan dijual di pasar menjadi 40 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika