REPUBLIKA.CO.ID,MEDAN--Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Medan minta pemerintah menurunkan harga solar bersubsidi khusus untuk nelayan, sehingga harga bahan bakar minyak itu dirasakan efektif mengurangi biaya operasional untuk kegiatan menangkap ikan. "Harga solar bersubsidi khusus untuk nelayan yang diberikan pemerintah selama ini rata-rata Rp4.500 per liter dan nyaris belum memberi manfaat terhadap beban biaya operasional nelayan saat melaut," kata Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Medan Syahrial kepada ANTARA di Medan, Sabtu.
Menghadapi persaingan pasar ikan yang semakin kompetitif di era globalisasi, menurut dia, pemerintah masih perlu mengeluarkan kebijakan pronelayan, di antaranya dengan mengurangi harga solar bersubsidi hingga mencapai Rp3.500 per liter. Selain mengurangi harga solar bersubsidi, lanjut dia, pemerintah diharapkan mengalokasikan anggaran untuk subsidi suku cadang mesin kapal dan perahu nelayan.
Sejalan dengan gagasan penurunan harga solar bersubsi, pemerintah juga diharapkan dapat menambah jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Nelayan (SPBN). Kebijakan pemerintah menambah anggaran untuk menyubsidi usaha nelayan, kata Syahrial, diyakini relevan mempercepat program perbaikan kesejahteraan nelayan dan berpeluang meningkatkan volume ikan hasil tangkapan nelayan dalam negeri.
"Pemerintah Indonesia perlu segera menambah kemudahan dan subsidi kepada nelayan karena kebijakan itu merupakan solusi untuk mengatasi masalah serbuan ikan impor akibat produktivitas nelayan belum mampu menjawab total kebutuhan konsumen di dalam negeri," ujarnya.
Di sejumlah negara, menurut dia, para nelayan senantiasa didorong dan diberi kemudahan untuk berusaha, sehingga hasil tangkapan mereka meningkat dan sebagian di antaranya diekspor ke mancanegara termasuk Indonesia.
Dia mengingatkan pemerintah agar lebih proaktif membangun komunikasi dengan masyarakat nelayan termasuk di pesisir Kota Medan dan sekitarnya. "Nelayan sebagai salah satu 'stakeholder' di bidang kelautan dan perikanan selama ini jarang sekali diajak duduk bersama dalam memutuskan satu kebijakan," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika