REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Angka kemiskinan selama lima tahun terakhir ini terus mengalami penurunan. Tapi kok tak tampak?
Menurut Bappenas, pertumbuhan ekonomi stagnan atau hanya jalan di tempat maka penurunan kemiskinan itu tidak tampak. "Tahun 2006 jumlah kemiskinan mencapai 17,75 persen dan tiap tahun terus turun minimal satu persen sehingga sampai akhir tahun ini diperkirakan mencapai 13,33 persen dari jumlah penduduk Indonesia," kata Deputi Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Ceppie Sumadilaga dalam dialog dengan pers soal produk dan kebijakan Bappenas, di Bandung, Jumat.
Dikatakan, setiap ada kenaikan satu persen pertumbuhan ekonomi, akan menggerek lebih dari 400 ribu peluang tenaga kerja baru dan berdampak pada kenaikan pendapatan pekerja dan keluarganya. "Karena tingkat pertumbuhan di Indonesia relatif kecil maka berdampak pada perlambatan usaha menurunkan kemiskinan," kata Ceppie, mantan Direktur Asia Development Bank (ADB) yang membidangi kemiskinan itu.
Dalam dialog dengan pers itu, ia didampingi Sesmen PPN/Bappenas Syahrial Loetan, Deputi bidang ekonomi Dr Prasetiajono Widjojo, dan Kepala Biro Humas Bappenas, Maruhum Batubara.
Ceppie secara rinci menyampaikan datanya, tahun 2006 pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,5 persen sementara inflasi mencapai 6,6 persen dan jumlah penduduk miskin sebesar 17,75 persen. Dua tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi naik rata-rata menjadi 6,3 persen dan tahun 2009 sempat turun hingga 4,3 peren menyusul adanya krisis keuangan global, namun tahun ini pertumbuan ekonomi ditargetkan mencapai 5,8 persen, inflasi 5,3 persen dan jumlah kemiskinan turun menjadi 13,33 persen.
"Insya Allah tahun 2011 jumlah kemiskinan akan turun lagi menjadi 11,5 persen syaratnya tidak terjadi gejolak ekonomi dan politik global maupun lokal, mengingat saat ini sudah ada tanda-tanda kenaikan harga minyak mentah dipasar internasional di atas patokan APBN," katanya.
Guna menjalankan program penurunan kemiskinan secara atraktif, pemerintah mempunyai tiga skema atau tiga kluster, yakni pemerintah memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin, seperti bantuan tunai langsung (BTL), bantuan pendidikan kepada anak sekolah yang kurang mampu dan memberikan jaminan kesehatan atau Jamkesmas.
Kluster kedua, katanya, pemerintah mualai menggalakkan pemberin modal kerja/PNM kepada kelopok usaha atau koperasi, sedang kluster ketiga meningkat program pemberian Kredit Usaha Rakyat/KUR. Tiga pendekatan itu kedepan masih akan dijalankan, namun bantuan yang bersifat langsung, BLT mungkin tidak dilaksanakan dan akan diganti lewat PNM dan pemberian KUR dengan bunga murah dan tanpa agunan.
KUR ini tahun ini dianggarkan sekitar Rp 18 triliun namun belum semua terserap, karena itu Bappenas akan melihat faktor apa saja yang menjadikan KUR tidak terserap semua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika