REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR--Masalah kemacetan yang selama ini membelit jalur Bandara Ngurah Rai-Nusa Dua, Bali, akan segera teratasi. Hal itu menyusul rencana pembangunan tol oleh empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari dan ke bandara internasional itu menuju kawasan wisata Nusa Dua dan Pelabuhan Benoa, Denpasar.
"Kita sudah presentasikan rencana itu di hadapan Gubernur Bali dan telah diapresiasai secara positif, semoga bisa terealisasi secepatnya" kata GM PT Angkasa Pura I, Heru Legowo.
Kepada wartawan di Tuban, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (12/11), Heru mengatakan, rencana pembangunan tol itu merupakan keseriusan BUMN untuk ikut serta membangun infrastruktur di Bali. Heru berharap, dengan pembangunan jaln tol itu, setidaknya ikut mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di jalur bypass Denpasar-Benoa-Bandara Ngurah Rai-Nusa Dua.
Empat BUMN yang akan ikut menangani tol sepanjang 14 kilometer itu yakni PT AP I, PT Jasa Marga, Pelindo III dan PT BTDC. Selama ini rencana pembangunan tol Nusa Dua-Denpasar yang akan melibatkan investor asal Korea, mengalami tarik ulur. Menurut Heru, berbagai pihak yang berkepentingan dengan jalan alternatif itu, tol Nusa Dua-Bandara-Pelabuhan Benoa yang disebut dengan tol Bandara, bisa segera direalisasikan.
"Masalah biaya belum dibicarakan, tapi lahan yang akan digunakan adalah tanah di sepanjang pesisir teluk Benoa, dimana jalannya dua meter di atas permukaan air laut atau pohon bakau," katanya.
Dalam acara jumpa wartawan Heru yang didampingi Manager Personalia dan Umum PT AP I, Rismantori, Heru juga menjelaskan rencana kenaikan tarif airport tax atau Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJPU). Ketentuan yang akan berlaku mulai 1 Desember mendatang, menetapkan jasa airport tax untuk terminal domestik di Bandara Ngurah Rai menjadi Rp 40.000 dari sebelumnya Rp 30.000 per penumpang.
Pendapatan PT AP I melalui airport tax di Bandara Ngurah Rai cukup besar, mencapai Rp 1,2 milyar sehari. Dengan kenaikan itu, diharapkan terjadi peningkatan sekitar Rp 70 juta per hari. "Pendapatan ini tentunya akan kita gunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada para penumpang," katanya.
Terkait rencana renovasi dan pembangunan terminal keberangkatan domestik dan internasional Bandara Ngurah Rai, Heru menyebutkan hingga saat ini sudah dimulai, termasuk rencana membebaskan 143 rumah dinas karyawan PT AP I di sebelah barat Bandara Ngurah Rai. Kawasan perumahan seluas sekitar 420 are atau 42.000 meter persegi itu, menurut rencana akan dijadikan terminal keberangkatan domestik.
Sehubungan dengan pembebasan kawasan perumahan itu, Manager Personalia dan Umum PT AP I, Rismantori menyebutkan, belum ada pembicaraan untuk memberikan ganti rugi kepada penghuninya, karena tanah itu memang milik PT AP I. Bahkan terangnya, PT AP I memikirkan rencana membebaskan lahan baru untuk relokasi.
"Ya pokoknya semua pegawai sudah ikhlas, karena ini untuk kepentingan perusahaan. Belum ada juga pikiran membebaskan lahan baru, mengingat harga tanah di Bali yang sudah sangat mahal," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika