REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membentuk tim pengawas dan pemantau pelaksanaan privatisasi BUMN. Namun, Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, menyatakan tidak benar pembentukan tim pengawas ini karena mencuatnya kisruh pelaksanaan penawaran saham perdana (IPO) PT Krakatau Steel (KS).
"Tim pengawas dan pemantau pelaksanaan privatisasi ini sedang disusun. Kita menginginkan semua privatisasi berjalan lancar. Jadi, bukan hanya untuk KS, bukan mendadak, tapi untuk semua BUMN," jelas Mustafa di Jakarta, Rabu (3/11).
Dia memaparkan, tim pengawas pelaksanaan privatisasi BUMN ini sifatnya independen. Untuk itu, Kementerian BUMN akan mencari kalangan profesional (lima orang) di luar lingkup BUMN untuk mengisi tim pengawas ini.
Dia menambahkan, hari ini Kementerian BUMN sedang melakukan penjajakan dan finalisasi pembetukan tim pengawas privatisasi. Mustafa berharap dalam waktu 1-2 hari ke depan bisa mengeluarkan surat keputusan (SK) pembentukan tim pengawas privatisasi.
"Hari ini akan ada pertemuan. Mudah-mudahan besok SK-nya bisa keluar. Tapi, namanya belum bisa disebutkan dulu," kilah Mustafa.
Ia juga menyatakan menyambut baik jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal audit penjatahan saham IPO PT Krakatau Steel. Bahkan, Mustafa siap membuka siapa-siapa saja investor yang menyerap saham perdana KS.
"Kalau ada usulan KPK mengawal, tentu kita senang sekali. Itu bagus, bersifat preventif. Sekarang kita baru utus mereka untuk konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Mustafa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika