REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim Indonesia telah mencapai kemandirian pangan secara makro nasional, walau masih terdapat sejumlah kantong rawan pangan di beberapa daerah, seperti di Yahukimo, Papua dan Sumba.
“Konsumsi pangan secara makro relatif baik, namun masih banyak kasus atau kantong daerah rawan, oleh karena itu penanganannya harus dilakukan di tingkat mikro, desa, dan rumah tangga,” kata Wakil Menteri Pertanian, Bayu Krisnamurti, Jumat (15/10).
Menyambut Hari Pangan Sedunia 2010 yang jatuh pada 16 Oktober, lanjut Bayu, pihaknya pun mengusulkan Nusa Tenggara Barat menjadi model penanganan rawan pangan.
Lima hal yang menjadi bidang perhatian dalam penanganan kondisi rawan pangan, yaitu pendataan rumah tangga yang berpotensi rawan pangan, mekanisme deteksi dini atas kejadian masalah pangan, mekanisme respon cepat untuk mengatasi kejadian masalah pangan. Serta, monitoring dan evaluasi antara program pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan dengan penyelesaian masalah pangan, dan kegiatan komunikasi dan edukasi publik untuk membangun kesadaran dan kepedulian untuk turut mengatasi masalah pangan.
Bayu pun mengatakan, masih terdapat tiga tantangan untuk membangun kemandirian pangan. Ia memaparkan tantangan pertama yang dihadapi adalah adanya perubahan dan ketidakpastian iklim; Kedua, masih besarnya ketergantungan konsumsi beras; Ketiga, perlunya investasi terus-menerus di bidang pangan.
Bayu menambahkan di lain pihak investasi pun menjadi hal penting untuk membangun kapasitas dan daya dukung produksi dan distribusi pangan. Sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian, tambahnya, adalah investasi dalam pembukaan daerah baru, pengembangan teknologi pembibitan, teknologi untuk adaptasi perubahan iklim, dan teknologi pascapanen.
Bayu menuturkan salah satu investasi yang menjadi proyek besar adalah food estate di mana tahap pertama seluas 430 ribu hektare. Selain itu adalah adanya hak pengelolaan food estate sebesar 37 ribu hektar. Lahan tersebut disiapkan untuk ditanami pangan (padi, jagung, kedelai), atau tebu.
Di sisi lain, Bayu mengungkapkan, untuk investasi irigasi sebelumnya diperlukan Rp 100 triliun untuk mengembalikan daya dukung irigasi di pantai utara Jawa. Namun saat ini kebutuhannya meningkat menjadi Rp 160 triliun. Berdasar sebuah studi pun, ujarnya, maka investasi publik yang dibutuhkan sekitar Rp 500 triliun jika ditambah dengan transportasi.
Plt Dirjen Perlindungan Tanaman Pangan, Gatot Irianto, menuturkan, menyambut Hari Pangan Sedunia dan mendukung ketahanan pangan, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan membentuk pengabdian masyarakat. “Di antaranya adalah adanya dukungan bagi kelompok tani berupa bibit sorgum, pupuk kandang pupuk urea, pestisida dari Kemenristek juga bantuan benih bibit dan sarana produksi lainnya senilai Rp 1 miliar oleh Kementan,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika