REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Lemahnya penguatan infrastruktur di sektor pertanian menjadi salah satu penyebab munculnya kekhwatiran adanya ancaman terhadap stok pangan nasional. Tingginya dinamika cuaca yang sering mengganggu produksi pangan nasional harus diimbangi oleh pembukaan lahan-lahan baru termasuk pemanfaatan lahan-lahan terlantar.
Namun itu semua memerlukan dukungan pembangunan infrastruktur pertanian yang memadai. Demikian dikatakan Panitia Anggaran DPR dari Fraksi PKS, Yudi Widiana Adia, menanggapi munculnya kekhawatiran keamanan stok pangan nasional. Menurut Yudi, jika anggaran dari APBN terbatas, seharusnya pemerintah berani melakukan terobosan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Kerja sama dengan pihak swasta harusnya dikembangkan dengan pemberian jaminan dari pemerintah serta kemudahan birokrasi. Selain meringankan beban pembiayaan pemerintah, kerja sama dengan swasta dalam proyek-proyek yang memenuhi skala ekonomis membuat anggaran pemerintah dapat difokuskan guna membangun infrastruktur dasar. Setidaknya, ada tiga cara kerja sama pemerintah-swasta.
Pertama, swasta membiayai sepenuhnya dengan izin pemerintah. Model ini digunakan untuk proyek dengan tingkat kelayakan finansial tinggi, manfaat ekonomi tinggi, dan tarifnya terjangkau masyarakat. Model kedua adalah patungan yang digunakan untuk proyek yang tingkat pengembalian proyeknya rendah. Dengan begitu, pemerintah harus membantu investor secara fisik.
''Pemerintah harus mau terbuka karena faktanya kemampuan pemerintah mendanai pembangunan infrastruktur hanya berkisar 3,4 persen dari produk domestik bruto (PDB) setiap tahun,'' katanya. Porsi itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang mencapai 5,6 persen dari PDB.
"Kalau mengandalkan anggaran negara, pendanaan infrastruktur pertanian akan jauh tertinggal. Sementara kebutuhan pangan nasional bergerak secara eksponensial,” tegas Yudi yang juga duduk di Komisi Infrastruktur DPR. Karena itu, sektor swasta harus dilibatkan melalui mekanisme kerja sama pemerintah-swasta atau public private partnership (PPP).
"Infrastruktur pertanian yang ada masih belum mampu mendorong pemanfaatan lahan secara optimal," ujarnya. Oleh karena itu jika ingin keamanan pangan nasional tetap terjaga, pemerintah harus melakukan investasi massif pada infrastruktur pertanian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika