REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA-- Kepala Humas PT Kereta Api (KA) Daop VI Eko Budiyanto mengungkapkan rencana kenaikan tarif Kereta Api (KA) kelas ekonomi yang rencananya akan diberlakukan mulai 1 Oktober, akhirnya dibatalkan.
''Yang menentukan dan membatalkan kenaikan tarif KA Ekonomi dari Pemerintah Pusat. Kami hanya menerima surat pemberitahuan soal pembatalan tersebut dan tidak diberitahu alasannya. Barangkali karena pemerintah memang harus memberikan subsidi bagi kelas ekonomi,'' kata Eko saat dihubungi Selasa (28/9).
Pembatalan kenaikan tarif kereta api kelas ekonomi diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No 54 tanggal 23 September 2010 yang berisi tentang pembatalan Keputusan Menteri sebelumnya yang menyatakan bahwa mulai 1 Oktober tarif KA ekonomi akan disesuaikan yakni: untuk KA Progo (Yogyakarta-Jakarta) dari tarif sekarang Rp 35 ribu, disesuaikan menjadi Rp 41 ribu dan KA tarif KA Bengawan (Solo-Jakarta) dari semula Rp 38 ribu akan naik menjadi Rp 43 ribu.
Dengan adanya pembatalan kenaikan tarif KA ekonomi tersebut berarti tarif KA Progo masih tetap Rp 35 ribu dan KA Bengawan tetap Rp 38 ribu. ''Kami sudah menerima telegram tentang perubahan kedua atas Kepmen yang mengatur kenaikan tarif KA ekonomi,'' ujar dia.
Menurut Eko, tarif KA ekonomi ditentukan pemerintah bukan oleh PT KA. Dalam pengoperasiannya PT KA mendapatkan subsidi dari pemerintah atau PSO (Public Subsidi Obligation). Besarnya subsidi dari pemerintah untuk KA ekonomi tersebut sebesar Rp 530 miliar per tahun. Sehingga penumpang tidak dikenai tarif sesuai harga yang sebenarnya.
Berbeda halnya dengan tiket bus kelas ekonomi Yogya-Jakarta sudah Rp 115 ribu karena tidak mendapat subsidi. Sedangkan tiket KA Progo Yogya-Jakarta hanya Rp 35 karena mendapat subsidi dari pemerintah. Karena itu animo masyarakat untuk menggunakan KA ekonomi di wilayah Daop VI sangat tinggi.
Misalnya selama Lebaran 2010 pengguna jasa KA kelas ekonomi mencapai 65 persen (143.509 orang) dari seluruh penumpang KA (239.030 orang).
Ikuti Whatsapp Channel Republika