REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Rencana pemerintah untuk menaikkan TDL sebesar 15 persen dinilai pengamat sangat aneh. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto, menyatakan rencana tersebut mencerminkan tidak adanya kemauan politik pemerintah dalam membenahi kelistrikan selain hanya  menaikkan TDL saja.

''Cara lain seperti pengalihan BBM ke gas untuk pembangkit kenapa tidak dijadikan program di tahun 2011?,'' tanya Pri Agung. Padahal, kata Pri Agung, hal itu bisa mengurangi subsidi hingga 50 persen sehingga TDL tidak perlu naik.

''Kalau di tahun 2009 & 2010 lalu argumentasinya itu belum bisa dilakukan karena terminal penerima LNG belum selesaio. Mestinya yang diprioritaskan ya penyelesaiannya, bukan dengan menaikkan TDL lagi,'' kritik Pri Agung. Dia mengibaratkan, TDL naik terus tetapi masyarakat tidak mendapatkan apa-apa dan sektor kelistrikan pun tidak ada perbaikan signifikan.

DPR, lanjut Pri Agung, mestinya menolak rencana ini karena tidak ada unsur mendesak sementara  ada hal lain yang lebih mendasar yang harus dilakukan. ''Ini malah belum apa-apa sudah memilih opsi ini,'' kata Pri.

Dia pun menilai wajar penolakan yang dilakukan kalangan pengusaha. ''Tapi kalaupun toh itu harus ditolak, yang jelas bukan karena pengusaha menolak, tetapi karena memang sudah sepatutnya ditolak dengan argumentasi-argumentasi tadi,'' kata dia.

Sementara itu anggota Komisi VII DPR Ri, Satya W. Yudha menyatakan DPR meminta pemerintah untuk tidak gegabah dalam menaikkan TDL tahun 2011. Menurut Satya pemerintah sebaiknya mengetatkan penggunaan anggaran untuk operasional.

Selain itu kata dia pemerintah sebaiknya menambah stimulus sehingga tidak harus menekan subsidi pada sektor-sektor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi seperti TDL. ''Kalau perlu, defisit masih bisa ditambah dari 1,7 persen,'' kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika