REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah dinilai plin-plan soal keputusan penuntasan masalah tabung gas. Hal ini terkait berubah-ubahnya pernyataan soal penyelesaian selisih harga tabung gas bersubsidi dan nonsubdisi.
Pasalnya, dalam rapat soal tabung gas yang berlangsung, Kamis (12/8) ini di Istana Wakil Presiden, jajaran kementerian mengungkapkan bahwa belum juga ada keputusan untuk mengatasi pemasalahan disparitas atau selisih harga ini. Padahal beberapa waktu lalu, Menko Kesra, Agung Laksono telah mengatakan akan adanya kenaikan untuk gas bersubsidi 3 kilogram untuk mengatasi disparitas yang dilansir sebagai salah satu penyebab terjadinya pengoplosan, yang merusak katup tabung gas 3 dan 12 kilogram.
Namun, Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, menjelaskan rapat hari ini hanya membahas soal pengamanan ledakan. ''Soal-soal yang lain itu belum ada keputusannya apapun,'' katanya.
Termasuk, kata dia, terkait disparitas harga pun belum ada dibahas sama sekali. Menyoal kemungkinan naiknya harga tabung gas, ia justru menjelaskan, pemerintah tidak bisa melakukan tindakan serta merta begitu saja. Harus ada pengkajian yang sangat mendalam. Bahkan menurutnya, masalah pengoplos merupakan urusan tim yang di bawah kepolisian. Sebab, kata dia, pengoplosan itu merupakan bentuk pelanggaran hukum.