REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Asian Development Bank (ADB) mengusulkan pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi ulang terhadap ketepatan dalam memberikan subsidi kepada produsen. Menurut ekonom dari dari ADB, Muhammad Ehsan Khan, Selasa (10/8), hal tersebut perlu dilakukan guna mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi.

Ehsan Khan menambahkan subsidi secara umum yang sepertinya telah diterapkan saat ini memang perlu diganti. Ini supaya subsidi dapat lebih tepat ke masyarakat yang tidak mampu. ADB pun  berpendapat pemerintah dapat menghapus subsidi yang mempromosikan penggunaan bahan bakar fosil (bahan bakar minyak).

"Tapi memang itu tidak mudah. Seperti pada 2005 harga BBM sempat naik, ADB yang mempertanyakan dampaknya kepada orang miskin," jelasnya.

Menanggapi usulan tersebut Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Lukita Dinarsyah, menilai subsidi bukanlah suatu hal yang dilarang, bahkan di negara maju sekalipun. Menurut dia pemerintah mengambil kebijakan subsidi yang terarah. Artinya, bagaimana subsidi tersebut dinikmati oleh orang yang berhak.

Ia memberi contoh kenaikan tarif dasar listrik yang tak berlaku untuk semua golongan. "Kita paham kondisi masyarakat yang belum siap," paparnya.

Di sisi lain, kebijakan energi alternatif yang sifatnya nonminyak juga harus diberikan kesempatan untuk berkembang. Misalkan energi geothermal atau arus laut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika