REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Negara-negara berkembang di wilayah Asia Pasifik siap memformulasikan konversi utang (debt swap) untuk program-program Millenium Development Goals (MDGs) pada pertemuan tingkat menteri untuk MDGs review di Jakarta, 3-4 Agustus mendatang. Penjajakan konversi utang negara-negara berkembang ini akan diajukan ke sekitar 20 negara donor yang hadir dalam ajang tersebut.
Selama ini negara berkembang dapat menempuh skema konversi utang jika mengalami bencana alam atau melakukan program untuk perbaikan hutan. "Selama ini belum ada debt swap untuk program MDGs, ini salah satu yang akan dibicarakan," kata Ghafur Dharmaputra, Direktur Urusan Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Kemlu di Jakarta, Jumat (30/7).
Jika kerangka besar mengenai skema konversi utang sudah dibentuk maka akan dilanjutkan dengan proses debt swap yang akan dilakukan masing-masing negara dengan donornya secara bilateral. "Karena kalau debt swap harus bilateral, tergantung kebutuhan dan kondisi negara yang bersangkutran serta donornya," ujar dia.
Tak kurang dari 30 negara di Asia Pasifik akan berkumpul dan membahas mengenai tantangan dalam mencapai target-target MDGs 2015 serta solusinya. Berbagai lembaga negara seperti badan PBB untuk pembangunan (UNDP), UNESCAP, UNCTAD, organiasi pangan dunia (FAO), Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB) juga akan terlibat dalam pertemuan ini.
Bagi negara maju, dalam beberapa tahun ke belakang isu MDGs menjadi terpinggirkan karena fokus pada krisis finansial dan perbaikan ekonomi. Sedangkan pada beberapa forum internasional dan regional, isu MDGs juga bersaing dengan isu lainnya seperti reformasi PBB.
Padahal salah satu dampak dari krisis finansial yakni seretnya likuiditas bukan cuma dialami oleh negara maju melainkan juga oleh negara berkembang. Dalam pertemuan ini juga akan dibahas mengenai pembiayaan inovatif (inovative financing) untuk pengentasan kemiskinan.
"Akan digagas soal Public Private Partnership atau kemitraan antara swasta dengan pemerintah untuk tujuan-tujuan MDGs" ujar Ghafur. Keterlibatan swasta, tambah dia, bisa melalui program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) yang dirancang sesuai dengan program-program pencapaian MDGs di wilayah yang bersangkutan.
Pertemuan di Jakarta yang akan dibuka oleh Wakil Presiden Boediono ini akan dilanjutkan dengan pertemuan tingkat kepala negara di New York, AS pada Oktober 2010. Poin-poin utama dalam pertemuan ini adalah membahas pencapaian dalam lima tahun etrakhir, mengidentifikasi tantangan dan merumsukan strategi pencapaian target MDGs menjelang batas waktu 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika