Sabtu 03 Jul 2010 03:25 WIB

Pemerintah Kehabisan Ide Cari Mekanisme Pembatasan Subsidi BBM

Rep: cepi setiadi/ Red: Agus Husni
ilustrasi
ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah sepertinya sudah kehabisan ide terkait rencana mekanisme penerapan pembatasan BBM bersubsidi yang akan segera dilakukan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh menyatakan hingga saat ini pihaknya belum bisa memutuskan mekanisme seperti apa yang ideal untuk diterapkan.

''Sejauh ini belum diputuskan, tapi yang penting ini tolong digali  wartawan kira-kira seperti apa yang tepat,'' kata Darwin kepada wartawan di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (2/7).

Darwin meminta semua pihak agar memberi masukan kepada pemerintah mengenai mekanisme yang ideal. ''Jangan dari pihak pemerintahnya saja diwawancara kemudian disampaikan, terus para pengamat mengkritisi dengan mengatakan itu tidak efektif, pokoknya kita akan terus rapikan untuk mendapatkan cara yang efektif menurut mereka itu seperti apa,'' kata Darwin. ''Itu yang harus kita cari,'' kata dia.

Darwin mencontohkan, ada pendapat bahwa jika BBM subsidi itu dibatasi untuk mobil mungkin akan menimbulkan ketegangan di pompa bensin. ''Pendapat ini saya lihat bagus, nah ini yang harus dicari, tapi kita juga sadari bahwa mobil mewah, mobil dengan cc besar, adalah tidak tepat pakai BBM subsidi itu kan ada benarnya, tapi bagaimana mekanismenya itu mari kita cari,''papar Darwin.

Saat diusulkan agar pom bensin tertentu hanya menjual BBM jenis Pertamax saja, Darwin menyatakan hal itu bisa saja dilakukan. ''Nah salah satu pendapat ada seperti itu, jadi di lokasi-lokasi yang pelanggannya banyak orang mampu dia (pom bensin) itu hanya ada pertamax. Jadi by lokasi. Itu salah satu pendapat yang saya lihat sudah mulai kesaring. Ini yang perlu dicari supaya mengerucut,'' kata Darwin.

Darwin kembali menegaskan,pemerintah saat ini terus mencari mekanismenya agar jangan sampai aturan-aturan yang kemudian dibuat itu akhirnya membuat BBM bersubsidi ini semakin sulit untuk tepat sasaran. ''Harus dicari mekanismenya, perlu bantuan wartawan untuk mencari itu dan mewacanakannya yang pas selain itu kita juga perlu menanyakan ke Kementerian Perhubungan,'' kata Darwin. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement