REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, meminta supaya usulan pengalihan subsidi listrik menjadi bantuan langsung tunai (BLT) listrik tidak langsung dinilai apriori. Namun, dia juga berharap supaya penetapan kebijakan itu tidak dilakukan secara mendadak.
''Itu salah satu usulan Dirut PT PLN, ya silahkan nanti, tapi di kaji lagi dengan komisi VII DPR, semua usulan saya kira jangan di apriori terlebih dahulu,'' pinta Hatta di kantor Menko Perekonomian, di Jakarta, Kamis (10/6).
Hatta menilai, semua usulan skema tersebut maksudnya baik. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kebijakan itu disepakati tidak hanya dari satu pihak. Mendengar semua masukan berbagai kalangan disosialisasikan sehingga semua tidak terkesan mendadak. ''Tidak menimbulkan dadakan, menimbulkan kontra produktif. Jadi semuanya harus di dengar,'' cetusnya.
Dirut PLN, Dahlan Iskan, sebelumnya mengusulkan pengalihan subsidi listrik menjadi BLT yang diberikan ke masyarakat. Subsidi itu langsung disalurkan ke rekening pelanggan sehingga masyarakat mendapatkan potongan ketika membayar kewajibannya.