REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sepanjang tahun ini Pemerintah akan terus melakukan evaluasi penggunaan bahan bakar bersubsidi. Hal tersebut dilakukan agar tercipta road map terkait BBM bersubsidi. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Evita Legowo usai rapat kebijakan gas nasional di kantor wakil presiden, Selasa (1/6).

Kajian terkait BBM bersubsidi tersebut dilakukan secara terus menerus pada tahun ini karena pemerintah hanya menyediakan 36,5 juta kiloliter bahan bakar minyak bersubsidi. Maka, jika jatah bbm bersubsidi itu habis, Pemerintah akan mengurangi penggunaan.

Karena itu, pemerintah akan mengusahakan agar penggunaan BBM bersubsidi hanya dilakukan ke yang tidak mampu."Tapi yang terang subsidi hanya untuk yang kurang mampu. Kalau mobil mewah masih menggunakan premium itu yang keliru," lanjut Evita.

Karenanya, Evita menegaskan bahwa pengurangan subsidi akan difokuskan pada mobil mewah. Namun, belum diputuskan kriteria mobil mewah yang dimaksud, apakah berdasarkan kapasitas mesin atau pajak. Evita bahkan membantah bahwa pengurangan subsidi BBM berdampak kepada sepeda motor. "Yang bilang motor itu tidak ada," ucap Evita.

Sebelumnya, DPR telah meminta agar pemerintah mengkaji secara mendalam rencana pembatasan BBM bersubsidi. bahkan DPR meminta agar pembatasan peredaran BBM bersubsidi hendaknya hanya dikenakan pada kendaraan pribadi dengan kapasitas silinder 1.500 cc ke atas.

Angkutan umum dan barang dianggap tetap harus mendapatkan prioritas sebagai penerimka BBM bersubsidi. Sepeda motoor pun disarankan tetap menerima BBM bersubsidi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika