REPUBLIKA.CO.ID,AKARTA--Tingginya suku bunga surat utang negara (SUN) dianggap tidak wajar. Jika dikonversi dalam denominasi dolar Amerika Serikat (AS), maka bunga surat utang pemerintah menduduki ranking kedua tertinggi setelah Turki.
"Saya hitung rata-rata (secara) outstanding sejak 2006 sampai sekarang, bunga (SUN) tinggi. Tentu saja, ini tidak wajar," kata Pengamat Ekonomi, Yanwar Rizky kepada Republika di Jakarta, Selasa (25/5).
Lebih lanjut, ia menuturkan negara-negara maju saja, termasuk AS, suku bunga surat utang pemerintahnya rendah. Yanwar menduga tingginya suku bunga surat utang pemerintah kita secara tidak langsung akibat adanya pendiktean pasar uang. "Harusnya jangan didikte oleh pasar uang," tegasnya.
Pasalnya, tingginya suku bunga SUN memiliki dampak yang luas. "Bisa (merembet) ke suku bunga rill," ucapnya. Apalagi, imbuh Yanwar, penerbitan SUN selama ini tidak jelas tujuannya untuk apa.
Untuk itu, sebagai Menteri Keuangan yang baru, Agus Martowardojo diharapkan mampu merubah keadaan yang ada. Yanwar menandaskan, Agus Marto dapat berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam-LK) dalam hal ini. Maksudanya, badan yang dibawahi oleh Fuad Rahmany itu dapat dimintai bantuannya untuk me-review transaksi-transaksi asing di pasar dalam negeri, apakah nyata atau semu.
"Dia (Agus Marto) sangat tahu (keadaan). Minta Fuad me-review transaksi asing. Jangan lupa untuk mendisiplinkan pasar. Supaya (pasar) teratur, efisien dan tidak membentuk kartel pasar. Lihat respons pasar yang sebenarnya (kemampuan serap SUN). Tidak ketinggalan berkoordinasi dengan Bank Indonesia," pesan Yanwar.
Jika beberapa langkah tersebut ditegakkan, kata Yanwar, tidak tertutup kemungkinan suku bunga SUN dapat ditekan rendah kemudian hari. "Saya optimis (jika adanya langkah pendisiplinan), tapi kalau cuma omongan saja ya sebaliknya. Jadi, tergantung komitmen mau rendah atau bagaimana," pungkas Yanwar, yang juga berharap Agus Marto dapat memperbesar kemampuan lokal untuk menyerap SUN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika