REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melakukan hasil riset melalui media sosial khususnya Twitter terkait subsidi kendaraan listrik. Tercatat sebanyak 85,8 persen responden mengkritik bahkan menolak kebijakan subsidi kendaraan listrik.
Temuan tersebut diperoleh dari riset pada rentang 8-12 Mei 2023. Dalam rentang waktu tersebut, Indef mengumpulkan 18.921 pembicaraan terkait penolakan subsidi kendaraan listrik dari sekitar 15.319 akun.
Data Analyst Continuum Indef Wahyu Tri Utomo mengatakan, penolakan ini dilayangkan warganet dengan alasan beragam. "Sebanyak 80 persen masyarakat internet tak sepakat dengan subsidi listrik karena pembeli mobil listrik tidak butuh subsidi," ujar Wahyu saat diskusi bertajuk Subsidi Mobil Listrik: Insentif untuk yang Berdaya Beli yang dilakukan secara virtual dikutip Senin (22/5/2023).
Berdasarkan temuan tersebut, Indef mencatat, sebanyak 58,6 persen kebijakan subsidi listrik hanya akan menguntungkan pihak tertentu. Wahyu menyebut sebagian pihak yang disebutkan dalam konteks subsidi listrik merupakan kelompok yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke atas.
"Kalangan menengah ke bawah tidak akan bahkan tidak mampu membeli kendaraan listrik. Ini dipastikan yang akan membeli (kendaraan listrik) kalangan menengah ke atas," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika