JAKARTA – Digitalisasi layanan keuangan belum tentu membuat seluruh masyarakat dapat mengakses produk keuangan dengan mudah. Penyandang disabilitas masih membutuhkan layanan yang dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan hambatan aksesibilitas mereka.

Kepala Divisi Pengembangan Produk PT Pegadaian, Mufri Yandi, mengatakan inklusi keuangan tidak cukup hanya dengan menyediakan produk dan layanan bagi seluruh masyarakat. Penyedia jasa keuangan juga perlu memastikan layanan tersebut benar-benar dapat digunakan oleh kelompok penyandang disabilitas.

Hal itu disampaikan Mufri dalam acara AKSES (Akselerasi Keuangan Setara), Literasi Keuangan Digital bagi Penyandang Disabilitas Indonesia, yang diselenggarakan Warta Ekonomi Group di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

“Kami menyadari bahwa kemudahan menurut penyedia layanan belum tentu berarti kemudahan bagi seluruh penggunanya. Karena itu, transformasi digital harus mampu menghilangkan hambatan, bukan justru menciptakan hambatan baru,” ujar Mufri.

Menurut dia, pertumbuhan bisnis dan transformasi digital perusahaan perlu berjalan seiring dengan peningkatan aksesibilitas. Hal ini juga menjadi bagian dari arah transformasi BUMN yang didorong Danantara, yakni tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga menciptakan nilai bagi masyarakat.

“Sejalan dengan arah transformasi BUMN yang didorong Danantara, keberhasilan BUMN tidak cukup hanya diukur dari besarnya laba dan kontribusi finansial kepada negara, tetapi juga dari nilai yang diciptakan bagi masyarakat serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Mufri.

Pegadaian mengembangkan sejumlah layanan keuangan berbasis emas melalui aplikasi Tring! by Pegadaian. Layanan tersebut mencakup Tabungan Emas, Cicil Emas, hingga gadai Tabungan Emas.

Namun, pengembangan layanan digital tersebut perlu disertai upaya memastikan aplikasi dan produk dapat diakses oleh berbagai kelompok pengguna. Pegadaian menyatakan terbuka terhadap masukan komunitas penyandang disabilitas untuk menyempurnakan layanan melalui outlet fisik maupun platform digital.

“Kami sangat terbuka untuk mendengar langsung kebutuhan dan masukan dari komunitas penyandang disabilitas. Bagi kami, inklusi keuangan bukan sekadar memastikan layanan tersedia untuk semua, tetapi memastikan layanan tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan oleh semua,” ujar Mufri.

Kegiatan tersebut turut menghadirkan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), komunitas penyandang disabilitas, serta praktisi industri jasa keuangan. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat memperluas akses keuangan yang aman dan bertanggung jawab bagi penyandang disabilitas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika