JAKARTA — Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menilai tekanan terhadap rupiah akibat dinamika politik dalam negeri tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Dia memperkirakan gejolak di pasar keuangan hanya berlangsung sementara dan masih dapat diserap oleh pelaku usaha melalui manajemen risiko.
Dradjad mengatakan, dinamika politik memang dapat memicu fluktuasi di pasar keuangan. Namun, menurut dia, dampaknya biasanya tidak berlangsung lama, kecuali terjadi gejolak besar seperti krisis Asia pada 1998.
“Ketika ada dinamika politik, itu biasa terjadi fluktuasi di pasar. Tapi biasanya tidak akan berlaku terlalu lama, kecuali dinamika politiknya seperti ketika krisis Asia di tahun 1998, itu kan beda,” kata Dradjad saat ditemui usai taklimat media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Dia berharap tekanan terhadap pasar keuangan kali ini tidak berlangsung berkepanjangan. Berdasarkan pengalamannya, pasar biasanya mulai pulih setelah beberapa hari merespons perkembangan politik. “Mudah-mudahan cuma beberapa hari. Seperti kemarin kan cuma beberapa hari, terus mulai pulih lagi,” ujarnya.
Meski demikian, Dradjad mengingatkan pentingnya edukasi bagi investor dan pemangku kepentingan agar tidak mudah terpengaruh rumor di tengah gejolak pasar. Dia juga meminta pelaku pasar mempertimbangkan kondisi fundamental dalam mengambil keputusan investasi.
Terkait kemungkinan pergantian wakil presiden memengaruhi pergerakan rupiah, Dradjad enggan berkomentar lebih jauh. Dia menegaskan kehadirannya dalam kapasitas sebagai pejabat yang menangani bidang ekonomi. “Ya itu nantilah setelah ini, kita satu per satu dulu ya. Dan tolong dicatat saya di sini bukan tugas politik, di sini tugas ekonomi,” katanya.
Di sisi lain, pelemahan rupiah berpotensi memberikan tekanan berbeda bagi pelaku usaha. Perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor harus menghadapi kenaikan biaya pembelian bahan baku, sementara eksportir berpeluang memperoleh nilai penerimaan lebih besar dalam rupiah.
Namun, Dradjad menilai pelaku usaha sejauh ini masih mampu mengantisipasi perubahan nilai tukar. Menurut dia, perusahaan telah memperhitungkan risiko fluktuasi rupiah dalam menjalankan kegiatan bisnis, meskipun batas toleransi masing-masing perusahaan berbeda.
“Sejauh ini mereka sudah memperhitungkan rupiah itu di level tertentu. Tiap perusahaan berbeda. Jadi mereka sudah mitigasi risiko. Sejauh ini belum ada yang terguncang sangat besar. Masih bisa diabsorpsi oleh manajemen risiko mereka,” tuturnya.
Selain menyikapi gejolak nilai tukar, Dradjad turut mendorong perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) meningkatkan efisiensi penggunaan modal untuk mendongkrak nilai perusahaan. Upaya tersebut menjadi salah satu agenda pemerintah dalam reformasi pasar modal guna meningkatkan daya tarik emiten di mata investor.
Dradjad mengatakan, pemerintah ingin mendorong peningkatan valuasi perusahaan dengan mengacu pada reformasi tata kelola yang dilakukan Jepang dan Korea Selatan. Salah satu fokusnya adalah mendorong direksi perusahaan meningkatkan efisiensi penggunaan modal sehingga kinerja dan nilai perusahaan ikut meningkat.
“Di Jepang itu reformasinya dilakukan di tata kelola. Tata kelola yang dilakukan di tingkat direksinya, direksi dari para emiten itu mereka salah satunya diminta untuk meningkatkan efisiensi kapital,” kata Dradjad dalam taklimat media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut dia, peningkatan efisiensi modal akan berdampak pada perbaikan kinerja perusahaan. Dengan demikian, nilai perusahaan atau corporate value dapat meningkat dan mendorong investor untuk menanamkan modalnya.
Untuk mendukung upaya tersebut, Kemenko Perekonomian meminta masukan dari pelaku pasar modal mengenai kebijakan ekonomi riil yang dibutuhkan emiten. Sejumlah usulan yang mengemuka antara lain kebijakan perpajakan, bea masuk, energi hijau, serta kebijakan di berbagai sektor ekonomi riil.
Dradjad menyatakan, berbagai masukan tersebut akan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Kemenko Perekonomian juga akan mengoptimalkan Satuan Tugas Debottlenecking untuk mempercepat deregulasi dan debirokratisasi di sektor ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika