REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang pesat mendorong negara dan masyarakat memikirkan kesiapan manusia dalam menghadapi perubahan teknologi. Selain membuka peluang di berbagai bidang, perkembangan AI juga memunculkan persoalan mengenai kesenjangan akses, kapasitas teknologi, talenta, hingga kemampuan negara mengatur pemanfaatannya.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam World Encounter Summit 2026 yang mempertemukan pemimpin pemerintahan, pemuda, akademisi, tokoh agama, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil dari berbagai negara di Bali.
Rangkaian forum diawali melalui Bali Harmony Dialogue di United In Diversity (UID) Bali Campus, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali, Kamis (3/9/2026), kemudian dilanjutkan dengan XI International Scholas Chairs Congress 2026 pada 4–6 September 2026.
Peserta dari lima benua membahas dampak AI terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, dunia kerja, kesehatan mental generasi muda, demokrasi, hingga hubungan sosial.
Salah satu perhatian dalam forum tersebut adalah kesenjangan perkembangan AI antarnegara. Tidak semua negara memiliki akses yang sama terhadap data, daya komputasi, infrastruktur digital, talenta, serta kapasitas untuk mengembangkan dan mengatur teknologi tersebut.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional RI Luhut B. Pandjaitan mengatakan, Indonesia perlu membangun kapasitas teknologi secara mandiri agar tidak hanya menjadi pengguna AI.
“Salah satunya melalui pengembangan AI yang ditopang energi bersih serta pendidikan STEM,” ujar Luhut dalam siaran pers yang diterima pada Sabtu (5/9/2026).
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, tingginya penggunaan AI oleh generasi muda Indonesia perlu diikuti penguatan riset, talenta, infrastruktur, dan kebijakan.
“Penggunaan saja tidak otomatis menjadi kapasitas nasional,” ucap Meutya.
Menurut Meutya, kondisi tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan teknologi sendiri sehingga tidak hanya menjadi pasar bagi produk AI dari negara lain.
Dari perspektif sosial, Direktur Eksekutif Scholas Occurrentes Maria Paz Jurado mengatakan, pembahasan mengenai AI perlu melihat lebih jauh dari kemampuan teknologi yang dapat dilakukan mesin.
Menurut dia, masyarakat dunia juga perlu menentukan manusia seperti apa yang hendak dibangun bersama perkembangan teknologi tersebut. Pemerataan manfaat AI, lanjutnya, tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga keadilan sosial, ekonomi, moral, dan lingkungan.
Perkembangan AI dengan demikian tidak hanya menempatkan kapasitas teknologi sebagai isu, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan tata kelola. Bagi Indonesia, penguatan talenta, pendidikan, infrastruktur, riset, dan kebijakan menjadi sejumlah faktor yang akan menentukan posisi negara dalam perkembangan AI ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika