REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta seluruh pengumpul dan pembeli telur ayam ras tidak lagi melakukan transaksi di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) sebesar Rp 26.500 per kilogram. Ia mendorong Satgas Pangan Polri mengawal penerapan harga acuan tersebut.

Kebijakan itu diambil setelah harga telur di sejumlah sentra produksi turun jauh di bawah HAP. Kondisi tersebut membuat peternak menghadapi tekanan akibat melemahnya harga jual di tengah biaya usaha yang masih tinggi.

"Kami sudah mengambil beberapa kebijakan agar kita bisa melindungi mereka, jangan sampai merugi. Pertama, HAP kami minta kepada seluruh pengumpul dan pembeli telur. Harga HAP-nya adalah Rp 26.500 per kilogram," kata Amran di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Mentan akan mengirim surat imbauan kepada peternak dengan tembusan Satgas Pangan untuk memantau pelaksanaan HAP di lapangan. Pengawasan dilakukan agar tidak ada praktik pembelian telur di bawah harga acuan yang merugikan peternak.

Amran juga berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan penyerapan telur melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, langkah tersebut dapat membantu mempercepat pemulihan harga di tingkat peternak. "Ya, tiga kali seminggu, cepat itu nanti bakal cepat," ujar Amran.

Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional (PPN) Yudianto Yosgiarso menyambut langkah pemerintah. Ia menilai keputusan yang diambil Mentan akan membantu menjaga keberlangsungan usaha peternak petelur yang selama ini menghadapi fluktuasi harga.

Menurut Yudianto, anjloknya harga telur dipicu kondisi kelebihan pasokan atau oversupply di sejumlah daerah sentra produksi. Harga telur di Jawa Timur sempat turun hingga Rp 21.500 per kilogram, di Jawa Tengah sekitar Rp 22.500 per kilogram, sedangkan di Jawa Barat dan Jakarta berada pada kisaran Rp 22.500 hingga Rp 23.000 per kilogram.

"Mulai hari ini tidak ada lagi pembelian telur di bawah harga HAP, yaitu Rp 26.500 per kilogram," ujarnya.

Kondisi tersebut semakin memberatkan peternak karena biaya pakan masih tinggi. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga ikut mendorong kenaikan biaya produksi.

"Yang jelas ini karena terjadi oversupply. Yang jelas terjadi oversupply telur," tutur Yudianto.

Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) Syaharuddin Alrif mengatakan pemerintah daerah rutin mempertemukan peternak dan pedagang dua kali sepekan untuk menyepakati harga telur. Kesepakatan tersebut kemudian dipublikasikan dan menjadi salah satu acuan perdagangan telur di wilayah Indonesia Timur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika