Jumat 05 Jun 2026 02:46 WIB

Pemerintah Dinilai Perlu Bangun Dua Lapis Pertahanan Ekonomi Berikut

Daya beli masyarakat harus tetap dijaga.

Pedagang kembali berjualan di lapak sementara di bahu jalan di depan bangunan pasar tradisional  Pasar Pagi Kuala Simpang (Pasar Pajak), Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Senin (22/12/2025). Aktivitas di pasar tersebut mulai bergeliat. Meski bangunan pasar tempat mereka berdagang masih dipenuhi lumpur, para pedagang ini menggelar lapak di sepanjang Jalan Cut Nyak Dien yang berada di depan pasar. Mereka menjajakan beragam kebutuhan sayur mayur, sembako seperti ikan dan aneka sayur mayur yang diambil dari agen yang berbelanja ke Sumatera Utara (Sumut) serta pakaian
Foto: Republika/Thoudy Badai
Pedagang kembali berjualan di lapak sementara di bahu jalan di depan bangunan pasar tradisional Pasar Pagi Kuala Simpang (Pasar Pajak), Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Senin (22/12/2025). Aktivitas di pasar tersebut mulai bergeliat. Meski bangunan pasar tempat mereka berdagang masih dipenuhi lumpur, para pedagang ini menggelar lapak di sepanjang Jalan Cut Nyak Dien yang berada di depan pasar. Mereka menjajakan beragam kebutuhan sayur mayur, sembako seperti ikan dan aneka sayur mayur yang diambil dari agen yang berbelanja ke Sumatera Utara (Sumut) serta pakaian

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Di tengah tekanan global yang masih membayangi perekonomian dunia, anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, mengingatkan bahwa ukuran utama ketahanan ekonomi Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, melainkan oleh kemampuan negara menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Azis, terlalu banyak perdebatan publik yang terfokus pada fluktuasi kurs rupiah, sementara persoalan yang paling dirasakan rakyat justru berada pada harga kebutuhan pokok sehari-hari.

Baca Juga

"Sebagian besar rakyat Indonesia tidak memantau pergerakan kurs setiap hari. Mereka melihat harga cabai, harga beras, ongkos transportasi, harga minyak goreng, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Di situlah sesungguhnya kekuatan ekonomi sebuah negara diuji," kata Azis Subekti, Kamis (4/6/2026).

Dia menegaskan bahwa pelemahan rupiah memang perlu diwaspadai, namun akan menjadi persoalan serius ketika dampaknya merembet ke dapur masyarakat melalui kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Pelemahan rupiah baru menjadi ancaman besar ketika berhasil masuk ke meja makan rakyat. Karena itu fokus utama kita bukan hanya menjaga stabilitas kurs, melainkan memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terjangkau," ujarnya.

Azis menjelaskan bahwa sejarah ekonomi dunia menunjukkan banyak negara mampu tetap tumbuh meski menghadapi tekanan mata uang.

Jepang, Korea Selatan, maupun Tiongkok, kata dia, membuktikan bahwa kekuatan ekonomi nasional pada akhirnya ditentukan oleh kapasitas produksi, penguasaan teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan kemampuan menjaga inflasi.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Mei 2026, inflasi tahunan Indonesia tercatat sebesar 3,08 persen atau masih berada dalam rentang yang relatif terkendali.

Namun, Azis menyoroti fakta bahwa penyumbang terbesar inflasi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mencatat inflasi 4,94 persen dengan andil 1,43 persen terhadap inflasi nasional.

"Kita melihat hampir separuh tekanan inflasi berasal dari kebutuhan dasar masyarakat. Ini memberikan pesan yang sangat jelas bahwa medan utama perjuangan ekonomi kita saat ini ada pada stabilitas pangan," jelasnya.

Dia mencatat sejumlah komoditas mengalami kenaikan cukup signifikan pada Mei 2026, di antaranya cabai merah yang naik 25,64 persen, tomat 9,82 persen, bawang merah 6,65 persen, serta minyak goreng 2,87 persen.

Menurut Azis, lonjakan harga komoditas tersebut tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan nilai tukar rupiah. Banyak faktor lain yang justru lebih dominan, mulai dari persoalan distribusi, cuaca, rantai pasok yang panjang, tingginya biaya logistik, hingga ketidakseimbangan produksi antarwilayah.

 

 

Berita Lainnya
Terpopuler

Rekomendasi