REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada berbagai sektor di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Adapun nilai tukar rupiah, pada Selasa (26/5/2026) pagi, bergerak melemah lima poin atau 0,03 persen menjadi Rp 17.749 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.744 per dolar AS.
“Kita terus dalam koordinasi dengan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto. Jadi kalau teman-teman lihat, sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan,” kata Menaker Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta.
“Kemarin misalnya ada isu terkait keterbatasan gas, maka kemudian solusinya adalah relaksasi terkait pajak dan seterusnya,” ujarnya menambahkan.
Ia mengatakan pemerintah terus berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik guna mencegah potensi PHK saat ini. “Jadi kita lintas kementerian, kita satu tim. Kita terus memonitor,” ujar Yassierli.
Terkait kapan Satuan Tugas (Satgas) PHK akan diluncurkan dan mulai mengatasi persoalan di sektor ketenagakerjaan, Yassierli enggan memberikan informasi lebih jauh. Ia mengatakan pihaknya masih menunggu peluncuran satgas tersebut.
“Satgas PHK, kita tunggu momen launching-nya. Ini masih menunggu momen launching-nya,” kata dia.
Di sisi lain, Menaker juga menanggapi kabar PT Xacti Indonesia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat, dan baru-baru ini melakukan PHK terhadap sekitar 350 karyawan.
Ia mengaku masih menunggu hasil laporan terbaru dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor yang sedang menindaklanjuti laporan tersebut. “Belum, laporan itu masih diterima oleh Pak Wamen. Saya belum mendapat update laporannya seperti apa, nanti kita tunggu,” kata Yassierli singkat.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membenarkan telah terjadi PHK terhadap sekitar 350 karyawan PT Xacti Indonesia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat.
Perusahaan tersebut juga dinyatakan tutup akibat tidak mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi dan lesunya pasar global. “KSPI menegaskan bahwa penyebab utama PHK dan penutupan perusahaan tersebut adalah tekanan ekonomi global akibat perang yang berkepanjangan, yang menyebabkan harga bahan baku industri melambung tinggi dan ongkos produksi meningkat tajam,” kata Presiden KSPI Said Iqbal.