REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan sejumlah skenario untuk menjaga ketahanan energi nasional menyusul penutupan Selat Hormuz yang berpotensi mengganggu pasokan minyak dunia. Langkah antisipatif dilakukan guna memastikan impor minyak mentah dan BBM tetap aman di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah.
Langkah antisipasi telah dibahas melalui Sidang Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) ke-1 Tahun 2026 yang dipimpin Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, menilai mitigasi risiko harus segera diperkuat agar dampak gejolak global tidak mengganggu stabilitas energi dalam negeri. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan ketersediaan pasokan sekaligus menyiapkan opsi pengalihan impor ke jalur dan negara yang lebih aman.
“Kita patut mengapresiasi hasil Sidang DEN sebagai upaya antisipatif pemerintah menyusul dinamika global. Sejumlah skenario sudah disiapkan, termasuk mitigasi risiko agar pasokan energi nasional tetap aman,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).
Penutupan Selat Hormuz dinilai berpotensi mengganggu sekitar 20 persen pasokan minyak dunia atau sekitar 20,1 juta barel per hari. Bagi Indonesia, dampaknya cukup signifikan karena sekitar 19 persen kebutuhan minyak mentah nasional atau setara 25,36 juta barel berasal dari kawasan tersebut dan melewati jalur strategis itu.
Ia juga menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran Kementerian ESDM untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan energi di dalam negeri sebagai bentuk komitmen menjaga stabilitas nasional.
Untuk mengurangi ketergantungan pada satu jalur pasokan, pemerintah disebut telah menyiapkan pengalihan sebagian impor minyak mentah ke negara lain, termasuk meningkatkan suplai dari Amerika Serikat.
Sementara itu, impor BBM dinilai relatif aman karena sebagian besar berasal dari negara di luar kawasan konflik. Di sektor lain, kebutuhan LPG nasional sebesar 7,3–7,8 juta ton per tahun yang masih dipenuhi melalui impor juga akan semakin didiversifikasi sumbernya.
Menurutnya, langkah pengalihan impor harus dibarengi penguatan energi domestik. Salah satu potensi yang perlu segera dioptimalkan adalah pembangkit listrik tenaga air yang dinilai belum dimanfaatkan maksimal.
“Ketahanan energi adalah fondasi stabilitas ekonomi. Jika pasokan aman dan harga terkendali, maka inflasi bisa dijaga dan daya beli masyarakat tetap terlindungi,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika