REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan capaian lifting minyak nasional pada 2025 berpeluang mencapai target APBN. Kenaikan lifting itu membuka ruang pengurangan impor BBM dan LPG yang selama ini membebani devisa negara.
Bahlil menuturkan target lifting minyak dalam APBN 2025 sebesar 605 ribu barel per hari kini berada di jalur pencapaian. “Target lifting kita insyaallah akan tercapai di 2025. Ini setelah hampir 10 tahun lebih kita tidak pernah mencapai target APBN,” kata Menteri ESDM di Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Bahlil menjelaskan percepatan dilakukan melalui penyederhanaan regulasi, optimalisasi sumur idle, serta intervensi teknologi di lapangan. Dari sekitar 40 ribu sumur minyak nasional, hanya sekitar 16 ribu yang aktif, sementara ratusan sumur telah menyelesaikan plan of development (POD) namun belum tereksekusi.
Upaya lain ditempuh melalui penerapan enhanced oil recovery (EOR), pengeboran horizontal, serta percepatan perizinan. Pemerintah juga membentuk tim kecil untuk membantu kontraktor kontrak kerja sama (K3S) menuntaskan hambatan teknis dan administratif.
“Dengan berbagai intervensi teknologi dan percepatan perizinan, target lifting kita bisa tercapai,” ujar Bahlil.
Kenaikan lifting berpotensi berdampak langsung pada penerimaan negara. Ia menyebut sektor ESDM menyumbang sekitar 15–16 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, dengan kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai 10–12 persen. Pada 2025, PNBP sektor ESDM diperkirakan menembus sekitar Rp 270 triliun.
Bahlil menambahkan peningkatan produksi migas juga berimplikasi pada penghematan devisa. Selama ini, impor BBM dan LPG mencapai hampir Rp 500 triliun per tahun, meski Indonesia masih memiliki potensi sumber daya migas yang besar.
“Kalau lifting ini naik, otomatis kontribusinya ke negara naik dan impor bisa kita tekan. Tekanan terhadap devisa bisa berkurang,” ucapnya.
Pemerintah juga mendorong percepatan proyek migas strategis, termasuk Blok Masela yang selama puluhan tahun tertunda. Proyek tersebut ditargetkan mulai produksi pada 2028–2029 setelah proses tender berjalan.
Bahlil menegaskan kebijakan peningkatan lifting ditempuh seiring prinsip keberanian eksekusi dan keberpihakan pada kepentingan nasional. Produksi migas yang meningkat diharapkan memperkuat ketahanan energi, menekan impor, serta memberi ruang fiskal lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan tren lifting yang membaik, pemerintah optimistis ketergantungan impor BBM dan LPG dapat ditekan secara bertahap. Langkah ini menjadi fondasi penting menuju kemandirian energi nasional dalam beberapa tahun ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika