REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis peningkatan belanja negara mampu meredam dampak bencana banjir dan longsor di Sumatera terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Ada kurang 0,1–0,2 persen (pertumbuhan ekonomi). Tapi gini, belanja juga meningkat. Mudah-mudahan kalau uangnya cepat sampai ke sana (daerah bencana), itu bisa mengurangi dampak negatif dari bencana,” kata Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Purbaya menyiapkan dana Rp 60 triliun hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun anggaran 2026 untuk dialihkan ke anggaran penanggulangan bencana di Sumatera. Bila anggaran ini mulai terserap, ia yakin langkah tersebut akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Saya tergantung seberapa cepat uang kita mengalir ke daerah-daerah bencana itu. Harusnya sih cukup banyak (dampaknya) kalau dihitung betul ya,” jelas Purbaya.
Saat ini, ia masih mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen untuk kuartal IV 2025 dan 5,2 persen atau sedikit lebih rendah untuk pertumbuhan sepanjang tahun 2025.
“Harusnya bisa lebih cepat, cuma ada gangguan sedikit. Tapi sudah kami beresin,” tambahnya.
Purbaya tak menjawab saat diminta menjelaskan gangguan yang dimaksud. Ia hanya memastikan intervensi terhadap pertumbuhan ekonomi yang muncul telah berada di bawah kendali pemerintah.
Di samping itu, Purbaya meyakini seluruh mesin ekonomi telah dihidupkan secara matang. Mesin fiskal dan moneter, kata dia, juga semakin sinkron.
“Iklim investasi akan diperbaiki. Saya tetap melihat 6 persen bukan angka yang mustahil untuk tahun 2026, walaupun asumsi kami di 5,4 persen,” tuturnya.
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memprediksi bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,017 persen.
Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2025 di Jakarta, Rabu (17/12/2025), menjelaskan angka tersebut didapatkan dari asesmen sementara berdasarkan metode perhitungan yang melihat hilangnya aktivitas ekonomi selama 32 hari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika