REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Forum Asosiasi Jasa Konstruksi Indonesia mendukung program Sekolah Rakyat yang digulirkan pemerintah. Kendati demikian, pemerintah diharapkan dapat melibatkan kontraktor lokal dalam pembangunan fisik Sekolah Rakyat.
Ketua Forum Komunikasi Jasa Konstruksi, Andi Rukman Karumpa, menilai Sekolah Rakyat bukan hanya kebijakan pendidikan, melainkan lompatan peradaban yang harus dijaga semangat awalnya. “Program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi yang telah terlalu lama membelenggu, dengan menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk diberikan tangga menuju masa depan yang lebih cerah,” ujar Andi yang juga Sekretaris Forum Asosiasi Jasa Konstruksi Indonesia, Rabu (22/10/2025).
Ia mengatakan, program tersebut menjadi sarana membangun kesetaraan sosial dan ekonomi. “Program ini membuka jalan bagi lahirnya pelaku usaha baru dari generasi bawah, merobek batas-batas strata sosial dan menciptakan pemerataan ekonomi yang inklusif,” tambahnya.
Menurut Andi, konsep boarding school dengan jaminan makan gratis dan pembentukan karakter yang holistik merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. “Konsep boarding school dengan jaminan makan tiga kali gratis, fasilitas belajar yang memadai, dan pembentukan karakter yang holistik merupakan wujud tanggung jawab negara yang paling hakiki, sebuah investasi terbaik dana rakyat untuk masa depan rakyat itu sendiri,” ucap Ketua Umum BPP GAPENSI tersebut.
Namun, Andi mengingatkan pentingnya agar semangat luhur tersebut juga tercermin dalam metode pengadaan dan pelaksanaan pembangunan. Ia menyebut, pemaketan pekerjaan fisik yang menggabungkan beberapa lokasi dalam satu paket besar dengan nilai ratusan miliar hingga lebih dari Rp1 triliun dapat berisiko menutup peluang bagi pelaku usaha konstruksi di daerah.
Menurutnya, mekanisme seperti ini justru bisa menghambat pemerataan ekonomi dan mengurangi kesempatan bagi kontraktor kecil dan menengah untuk ikut berkontribusi. Ia menilai, pelibatan kontraktor lokal seharusnya menjadi bagian penting dari semangat pembangunan dari bawah.
Andi juga menekankan bahwa pelibatan kontraktor lokal akan memperkuat daya serap ekonomi di daerah dan menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan proyek.
Ia menilai, jika proyek dibagi sesuai lokasi dan kapasitas, maka biaya logistik dan koordinasi bisa ditekan, dan pengawasan menjadi lebih efektif.
Oleh karena itu, Forum Asosiasi Jasa Konstruksi Indonesia meminta agar pemerintah menyesuaikan mekanisme pengadaan dengan prinsip keadilan dan pemberdayaan daerah. “Forum Asosiasi Jasa Konstruksi Indonesia mendesak program Sekolah Rakyat didukung dengan metode pengadaan yang juga mulia, yaitu dengan memecah paket pekerjaan fisik sesuai dengan lokasi dan kapasitas usaha lokal,” katanya.
Ia menegaskan, kontraktor lokal perlu diberi kepercayaan untuk membangun sekolah di daerahnya sendiri. “Mereka yang paling paham medan, paling dekat dengan masyarakat, dan yang akan memastikan dana pembangunan berputar untuk kesejahteraan daerah setempat,” kata Andi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika