REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin (15/9/2025). Selain isu transisi energi, perkembangan negosiasi dengan Freeport turut menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut.

Bahlil mengungkapkan, pemerintah RI awalnya menyepakati menambah pembelian  saham PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen. Tetapi ada potensi peningkatan nilai penambahan saham tersebut.

"Awalnya kan kita sepakat untuk penambahan saham 10 persen Freeport, tapi tadi berkembang negosiasi yang insya Allah katanya lebih dari itu. Saya diminta untuk bisa melakukan komunikasi percepatan dan kalau itu sudah fix insya Allah, Freeport akan kita mempertimbangkan untuk melakukan kelanjutan dari pada kontrak," ucap Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Saat ini, pemerintah RI melalui PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) sudah menggenggam sekitar 51,2 persen kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia. Jika akuisisi saham lebih 10 persen berhasil dilakukan maka porsi kepemilikan RI dua per tiga.

Proses penambahan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia juga berkaitan dengan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) perusahaan yang habis pada 2041. Jika akuisisi sukses maka pemerintah bakal mengeluarkan perpanjangan IPUK untuk PT Freeport Indonesia.

Selain melaporkan pembelian saham Freeport, kata Bahlil, pertemuan tersebut berfokus pada percepatan program transisi energi nasional melalui pembangunan energi terbarukan. Salah satunya tenaga surya.

"Kita mau bangun solar panel yang satu desa itu satu sampai 1,5 gigawatt. Jadi ke depan itu kita akan bangun kurang lebih sekitar 80 sampai dengan 100 gigawatt. Itu yang tadi kita bahas teknis," ucap Bahlil kepada awak media.

Ikuti Whatsapp Channel Republika