REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat ketahanan digital Indonesia. Dalam acara Digital Resilience Summit 2025 di Jakarta, Tiko menekankan forum ini bukan sekadar ruang diskusi, melainkan momentum untuk menghasilkan rekomendasi nyata bagi pemerintah.
“Kita ingin ada hasil konkret dari diskusi kali ini sehingga memberikan rekomendasi kepada pemerintah bagaimana kita bersama-sama membangun ekosistem digital di masa depan,” ujar Tiko dalam acara Digital Resilience Summit 2025 di Gedung Peruri, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Tiko menyampaikan, penguatan infrastruktur digital terintegrasi merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan sinergi lintas sektor. Ia berharap Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), yang saat ini mendapat mandat sebagai pengembang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), mampu mendorong transformasi digital yang lebih menyeluruh.
“Penguatan ekosistem infrastruktur digital terintegrasi merupakan pekerjaan besar dan berat. Tentu kita semua harus memiliki task force yang kuat untuk membangun sistem pemerintahan yang andal,” lanjut Tiko.
Menurut Tiko, transformasi digital di Indonesia berkembang pesat dengan lebih dari 220 juta masyarakat terhubung internet hingga 2024. Nilai ekonomi digital nasional diproyeksikan mencapai 109 miliar dolar AS pada 2025. Namun, ancaman serangan siber juga semakin masif menargetkan sektor strategis.
“Hari ini kita tidak hanya bicara soal teknologi, melainkan tentang masa depan kedaulatan bangsa di era digital,” ucap Tiko.
Ia menambahkan, pemerintah telah mengeluarkan peraturan presiden (perpres) untuk mengawal transisi digital agar lebih komprehensif, termasuk regulasi terkait tata kelola dan etika teknologi. Tiko menekankan perlunya orkestrasi menyeluruh layaknya sistem pembayaran yang diatur Bank Indonesia, sehingga tata kelola digital nasional memiliki arah yang jelas.
“Saya rasa sistem pemerintahan digital juga harus diorkestrasi secara lengkap dengan melibatkan seluruh aktor, termasuk bagaimana meregulasi dan memberikan ethical boundaries untuk penggunaan AI,” kata Tiko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika