REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta para pengusaha agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah dinamika ekonomi saat ini. Hal tersebut ia sampaikan dalam dialog dengan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Menurut dia, dunia usaha sekarang perlu mengutamakan keberlanjutan ketimbang sekadar menghitung untung-rugi.
“Pemerintah berharap para pengusaha Kadin yang sudah digembleng di Magelang dengan semangat Gunung Tidar tidak mundur untuk melakukan PHK. Jadi, any single PHK itu bertentangan dengan semangat Tidar,” kata Airlangga di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (6/9/2025) lalu.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menilai pentingnya penciptaan lapangan kerja baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
Menurut dia, setiap tahun Indonesia membutuhkan tambahan 2,5 hingga 3 juta lapangan kerja dari berbagai sektor industri.
"Salah satunya industrialisasi hijau, itu juga menelan banyak sekali agregat yang dibutuhkan. Kedua, digitalisasi, itu dibutuhkan banyak. Tadi untuk labeling AI saja bisa sampai 10 ribu (tenaga kerja), itu pun satu perusahaan," jelasnya.
Anindya juga menilai program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto pada hilirisasi dan ketahanan pangan bakal membuka peluang kerja baru, terutama di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
"Sekarang saya lihat movement-nya bahwa banyak sekali para pemuda yang mulai menekuni pertanian. Karena program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) tentu ujungnya akan menghidupi pertanian, peternakan, perikanan, karena dibutuhkan untuk makanan. Tinggal bagaimana memastikan bahwa penyerapan tenaga kerja atau entrepreneurship ini lebih cepat, lebih baik," jelasnya.
Kabar PHK Gudang Garam
Sementara itu, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menanggapi kabar adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Gudang Garam. Dalam pernyataannya, di Jakarta, Sabtu (6/9/2025), Iqbal menyebut pihaknya akan terlebih dahulu memverifikasi informasi tersebut.
Namun, ia menilai jika benar terjadi, kondisi itu menunjukkan lemahnya daya beli masyarakat yang berdampak pada menurunnya produksi industri rokok. "Kami baru dapat kabar, telah terjadi PHK buruh di PT Gudang Garam. Kami akan cek dulu," katanya lagi.
Dalam video yang beredar di media sosial dikabarkan adanya PHK massal di pabrik rokok PT Gudang Garam, Tuban, Jawa Timur.
Video berdurasi 1 menit, 17 detik itu memperlihatkan puluhan karyawan berjabat tangan penuh haru saat perpisahan. Sejumlah pegawai tampak mengenakan kemeja dengan bordiran logo khas Gudang Garam di saku kemeja.
Menurutnya, ada beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi kondisi tersebut. Pasokan tembakau yang terbatas, kurangnya inovasi produk rokok untuk menyesuaikan tren pasar, serta tingginya beban cukai, dinilai memperparah daya saing perusahaan.
"Ditambah pajak cukai rokok makin mahal," ujarnya lagi.
Iqbal mengingatkan bahwa gelombang PHK di sektor industri rokok berpotensi meluas. Ia memperkirakan, selain ribuan pekerja langsung di PT Gudang Garam, ada puluhan ribu pekerja lain yang ikut terdampak, termasuk buruh tembakau, logistik, sopir, pedagang kecil, hingga pemilik kontrakan.
"Bisa jadi ratusan ribu buruh berpotensi kehilangan pekerjaan," katanya pula.
Karena itu, ia mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk segera turun tangan memberikan solusi nyata atas dinamika tersebut. Iqbal menekankan agar penanganan kasus ini tidak sekadar janji manis seperti yang terjadi dalam kasus PHK massal di Sritex, mengingat pekerja bahkan disebut masih belum mendapatkan hak tunjangan hari raya (THR).
Meski menyoroti pentingnya menyelamatkan industri rokok nasional agar tidak menelan korban PHK lebih banyak, Iqbal menegaskan bahwa kampanye kesehatan tetap harus dijaga.
"Selamatkan industri rokok nasional, selamatkan puluhan ribu buruh yang terancam PHK, sambil tetap dijaga kampanye kesehatan," ujarnya mengakhiri pernyataan.
Hingga kini, pihak Gudang Garam belum memberikan pernyataan resmi terkait kabar PHK tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika