REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan anggaran sekitar Rp26 triliun kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk mendukung fase pertama program revitalisasi tambak di Pantura Jawa seluas 20 ribu hektare (ha). Program ini menjadi bagian dari pengembangan kawasan budi daya perikanan nila salin.
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Tb Haeru Rahayu (Tebe), mengatakan pengajuan anggaran itu telah diajukan secara resmi melalui surat kepada Danantara dengan tembusan kepada Presiden, Kementerian Keuangan, Bappenas, serta kementerian teknis terkait.
“Pak Menteri (Sakti Wahyu Trenggono) sudah bersurat ke Danantara. Total yang kami usulkan kurang lebih sekitar Rp26 triliun untuk fase pertama,” kata Tebe dalam Outlook Tilapia 2025 di Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Menurut KKP, pengajuan ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk menyiapkan pendanaan yang memadai, agar kawasan budi daya tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar terealisasi dan memberi manfaat bagi pembudidaya. “Kami tinggal menunggu undangan untuk menyampaikan paparan lebih detail,” ujarnya.
Selain kepada Danantara, KKP juga mengevaluasi kemungkinan dukungan BUMN dalam proyek ini, meskipun keputusan akhir menunggu arahan lebih lanjut. Sebab, program budi daya skala besar menuntut kesiapan penuh dari semua pihak.
Fase pertama pembangunan kawasan budi daya di Pantura Jawa akan mencakup 20.413,25 ha dari target revitalisasi secara keseluruhan seluas 78.550 ha. Dengan adanya revitalisasi tahap pertama ini, diproyeksikan mampu menyerap sekitar 40 ribu tenaga kerja langsung, belum termasuk potensi lapangan kerja dari rantai pasok hulu hingga hilir.
“Coba bayangkan, kalau 20 ribu hektare dikelola dua orang per hektare, sudah 40 ribu tenaga kerja. Belum lagi dari hulu hingga hilir, mulai dari pembenihan, pakan, hingga processing,” kata Tebe.
Pemerintah menegaskan proyek ini akan dikelola serius agar memberi manfaat luas, mulai dari pemberdayaan pembudidaya, penyediaan pakan, hingga proses hilirisasi. Dengan demikian, proyek diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi perikanan secara berkelanjutan di berbagai daerah.
“Jadi, siapa pun yang terlibat, baik BUMN maupun pihak lain, harus benar-benar siap untuk melancarkan proyek besar ini,” ujar Tebe.
Ikuti Whatsapp Channel Republika