REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat verifikasi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) guna memastikan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih merata dan menjangkau seluruh pelosok negeri.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta pemerintah daerah membentuk satuan tugas (satgas) yang bertugas mempercepat pendirian SPPG di daerah sulit dijangkau.

“Untuk daerah aglomerasi, kami percepat semua yang sudah mendaftar di portal mitra melalui verifikasi. Untuk daerah 3T, kami bekerja sama dengan Kemendagri dan pemerintah daerah membentuk satgas, sehingga di manapun ada penduduk, meski tidak ada anak sekolah, kami akan dirikan SPPG dengan pola 3T,” ujar Dadan saat menghadiri pameran satu tahun BGN di ANTARA Heritage Center, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2025).

Ia menargetkan seluruh infrastruktur SPPG dapat diselesaikan pada akhir Oktober hingga awal November 2025 agar distribusi MBG sesuai target Presiden Prabowo Subianto, yakni 82,9 juta penerima manfaat di akhir tahun. “Target kami menyelesaikan seluruh infrastruktur di akhir Oktober atau awal November, sehingga penerima manfaat bisa menerima manfaat pada akhir November,” ucapnya.

Dadan menjelaskan, Program MBG terbukti memberikan efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian, dengan menciptakan permintaan baru bagi produk pertanian dan peternakan lokal. “Program ini memberikan multiplier effect yang luar biasa. Awalnya hanya melayani 17,5 juta penerima dengan 5.000 SPPG dan anggaran Rp 71 triliun. Namun Presiden meminta percepatan, sehingga 82,9 juta penerima MBG harus terlayani hingga akhir tahun ini,” jelasnya.

Menurut Dadan, Program MBG juga mendorong peningkatan permintaan makanan dan minuman hingga delapan persen. Namun hal itu berbanding terbalik dengan penurunan pendapatan parkir, yang menurutnya dipicu oleh perubahan restoran, kafe, dan katering menjadi dapur MBG atau SPPG.

“Ketika permintaan makan-minum naik delapan persen, justru parkir turun. Menteri Keuangan menyebut hal ini karena faktor MBG. Saya jelaskan, banyak restoran, kafe, dan katering di Cibubur, Fatmawati, Bogor, dan daerah lain yang beralih fungsi menjadi SPPG,” kata Dadan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika