Sabtu 16 Aug 2025 18:13 WIB

Beban Bunga Utang Rp600 Triliun, INDEF Sarankan Dialihkan untuk Pendidikan dan MBG

Dana Rp600 triliun untuk bunga utang bisa dialihkan untuk kebutuhan lebih produktif.

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Gita Amanda
Dana Rp600 triliun untuk bunga utang bisa dialihkan untuk kebutuhan lebih produktif.
Foto: ANTARA/Subur Atmamihardja
Dana Rp600 triliun untuk bunga utang bisa dialihkan untuk kebutuhan lebih produktif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti INDEF Riza Annisa Pujarama menyoroti postur RAPBN 2026 yang masih terbebani pembayaran bunga utang sangat besar. Menurutnya, dana Rp600 triliun untuk bunga utang bisa dialihkan untuk kebutuhan lebih produktif, khususnya pendidikan dan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kalau kita bisa menekan bunga utang, dana sebesar itu bisa lebih produktif untuk pendidikan dan program seperti MBG," tegas Riza dalam Diskusi Publik bertajuk “Penerimaan Cekak, Program Unggulan Membengkak?: Tanggapan Atas Nota Keuangan RAPBN 2026”, Sabtu (16/8/2025).

Baca Juga

Dalam RAPBN 2026, belanja negara dirancang Rp3.786,5 triliun, naik 7,3 persen dari outlook 2025. Dari jumlah itu, alokasi pembayaran bunga utang mencapai Rp600 triliun atau sekitar 15 persen, meningkat dibanding Rp532,9 triliun tahun sebelumnya.

Riza menilai beban itu mengurangi ruang fiskal untuk menambah belanja produktif. Padahal, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen memperluas cakupan program MBG. 

“Dengan mengurangi beban utang, sebetulnya pemerintah bisa memperbesar manfaat langsung ke masyarakat, bukan hanya untuk bayar bunga," ujarnya.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN 2026 menjelaskan, pendapatan negara ditargetkan Rp3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8 persen. Target itu didorong penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun yang harus tumbuh 13,5 persen, kepabeanan dan cukai Rp334,3 triliun, serta PNBP Rp455 triliun yang justru turun 4,7 persen.

Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) juga meningkat signifikan 17,5 persen menjadi Rp1.498,3 triliun, sementara belanja non-K/L mencapai Rp1.638,2 triliun, naik 18 persen. Defisit APBN diperkirakan Rp638,8 triliun atau 3,5 persen PDB, dengan keseimbangan primer makin mendekati nol di angka Rp39,4 triliun. 

“Agenda prioritas Presiden, ketahanan pangan, energi, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa koperasi, pertahanan semesta, dan percepatan investasi serta perdagangan global, itu semuanya sudah masuk di dalam APBN," jelas Menkeu. 

Sementara itu, Presiden Prabowo menyebut program MBG kini sudah menjangkau 20 juta masyarakat, termasuk anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. "Sekarang, kita telah mencapai kemajuan yang membanggakan, pagi ini saya mendapat laporan dari BGN sudah 20 juta anak-anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui, sudah menerima makan bergizi gratis setiap hari," ujar Prabowo dalam Nota Keuangan 2026.

Prabowo menyebut program ini meningkatkan gizi anak sekaligus memperbaiki pendidikan. Hingga kini, ada 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi. MBG juga membuka 290 ribu lapangan kerja baru di dapur penyedia makanan serta melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan UMKM dalam rantai pasok. "Dalam tujuh bulan, kita berhasil apa yang negara-negara lain butuh belasan tahun. Brazil, butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta MBG tiap hari," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement