REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaku usaha kini dapat menghemat biaya ekspor dan impor hingga 77 persen berkat integrasi sistem layanan publik melalui Indonesia National Single Window (INSW). Pemerintah menyebut, penyederhanaan proses ini telah menunjukkan hasil nyata bagi dunia usaha, termasuk pelaku UMKM yang kini tak lagi harus menghadapi rumitnya birokrasi lintas kementerian.
Hasil survei Tim National Logistics Ecosystem (NLE) dengan supervisi Prospera pada 2024 mencatat efisiensi biaya ekspor-impor mencapai 77,94 persen, sementara efisiensi waktu mencapai 59,26 persen. Angka ini menunjukkan perbaikan signifikan dibanding tahun sebelumnya.
“Ini memang yang diharapkan pelaku usaha, interaksinya menjadi sederhana dan terintegrasi dengan satu pintu pemerintah,” kata Kepala Lembaga National Single Window (LNSW), Oza Olavia, dalam Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW di Jakarta, Rabu (2/7/2025) malam.
Sebelumnya, pelaku usaha harus berurusan dengan banyak kementerian dan lembaga. Kini, semua proses cukup dilakukan melalui satu aplikasi yang terhubung langsung dengan sistem instansi terkait. Layanan INSW mencakup tahapan mulai dari sebelum kedatangan barang hingga proses setelah barang keluar pelabuhan.
Sistem ini menjadi angin segar bagi pelaku UMKM yang baru mulai merintis pasar ekspor. Mereka kini dapat mengurus dokumen dan perizinan secara digital tanpa harus memahami prosedur dari masing-masing instansi yang berbeda.
“Kami sangat berterima kasih kepada semua kementerian/lembaga terkait karena proses ini tidak bisa berjalan tanpa adanya harmonisasi, sinkronisasi, dan simplifikasi proses bisnis yang dilakukan bersama,” ujar Oza.
Langkah penyederhanaan ini dinilai penting untuk memangkas beban logistik dan memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global. Dengan sistem yang semakin efisien dan transparan, pelaku usaha dapat lebih fokus mengembangkan produk dan memperluas pasar ekspor.
Pemerintah berharap sistem INSW terus diperluas dan diperkuat agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat, terutama sektor usaha kecil dan menengah yang selama ini terkendala akses terhadap layanan publik lintas instansi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika