Selasa 17 Jun 2025 21:50 WIB

Polemik Bagi Hasil Aplikator dan Ojol, Menteri UMKM: Beri Kepercayaan ke Pemerintah

Ia meminta agar pemerintah diberi kepercayaan.

Rep: Eva Rianti/ Red: Ahmad Fikri Noor
Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) melakukan aksi unjuk rasa kawasan Patung Kuda, Jakarta.
Foto: Republika/Prayogi
Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) melakukan aksi unjuk rasa kawasan Patung Kuda, Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan pandangannya mengenai polemik mengenai bagi hasil yang terjadi antara aplikator dan pengemudi ojol, hingga menciptakan aksi off bid massal. Ia menilai, polemik yang disikapi dengan off bid bukanlah hal yang bijak. Ia meminta agar pemerintah diberi kepercayaan mengenai kebijakan bagi hasil tersebut. 

“Selama masih dalam proses pembahasan atas situasi dan dinamika terkait aspirasi-aspirasi keberpihakan mengenai bagi hasil antara aplikator dan ojol, daripada ribut-ribut akhirnya saling merugikan, saran saya teman-teman ojol pilih 

Baca Juga

(aplikator) yang menurut kalian enak dan nyaman. Artinya, daripada sibuk berpolemik akhirnya enggak narik ojol jadi enggak dapat penghasilan, dapur enggak ngebul,” ungkap Maman di hadapan seribuan calon pengemudi ojol dalam event ‘Rekrutmen Mitra Digital’ di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Selasa (17/6/2025). 

Maman menjelaskan, ketika polemik itu terjadi, yang mana ojol melakukan aksi massal mematikan aplikasi (off bid), dampaknya meluas hingga terhadap para pelaku UMKM. Menurutnya, ojol, aplikator, dan UMKM adalah mitra strategis yang harus saling menjaga, dengan prinsip saling menguntungkan dan mengutamakan keadilan. 

Menurut Maman, para pengemudi ojol diberikan kebebasan yang luas dalam memilih aplikator yang sesuai dengan harapan. Toh tidak ada aturan yang melarang pengemudi ojol untuk memanfaatkan dua atau tiga jenis aplikator yang tersedia. 

“Karena ada kepentingan yang jauh lebih besar yang dikedepankan oleh pemerintah. Biarkan terkait policy atau kebijakan itu beri kepercayaan kepada kami, pemerintah. Teman-teman ojol jangan sampai tidak bekerja untuk anak dan istri di rumah,” terangnya. 

Ia menerangkan bahwa kementeriannya mengurus sebanyak 57 juta UMKM di seluruh Indonesia. Menurutnya, uang Rp 100 ribu saja bagi para pelaku UMKM merupakan nominal yang berharga. Sehingga ketika terjadi aksi mogok kerja massal oleh para pengemudi ojol, dampaknya amat luas dan signifikan bagi perekonomian nasional. 

“Artinya, kalau satu hari saja ojol atau UMKM tidak bekerja, dampaknya sangat besar. Oleh karena itu, saya selaku Menteri UMKM (menyampaikan) setop dulu polemik, biarkan itu menjadi tugas kami,” tegasnya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement