REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan kronologi dugaan ancaman bom terhadap pesawat Saudia SV-5726 yang mengangkut jamaah haji asal Indonesia dan melakukan pendaratan darurat di Bandara Kualanamu, Medan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Faisa, menyampaikan bahwa pihaknya menerima laporan dari PT Angkasa Pura Indonesia mengenai adanya ancaman bom yang dikirim oleh orang tak dikenal melalui surat elektronik (email) pada pukul 07.30 WIB.
“Email tersebut berisi ancaman dari orang tidak dikenal yang menyatakan akan meledakkan pesawat milik Saudia Airlines SV-5726 dengan rute Jeddah–Jakarta (Bandara Soekarno-Hatta), yang membawa 442 jamaah haji kloter 12 JKS, terdiri dari 207 laki-laki dan 235 perempuan,” ujar Lukman di Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Setelah menerima informasi tersebut, pihak Bandara Soekarno-Hatta langsung mengaktifkan Emergency Operation Center (EOC), yaitu pusat komando dan pengendalian keadaan darurat di bandara. Anggota Komite Keamanan Bandar Udara segera dikumpulkan di ruang EOC untuk merespons ancaman sesuai prosedur.
Berdasarkan informasi terbaru dari AirNav Indonesia selaku penyelenggara layanan navigasi penerbangan, pada pukul 10.17 WIB, Pilot in Command (PIC) menginformasikan kepada petugas Air Traffic Controller di JATSC bahwa penerbangan akan dialihkan (divert) dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Kualanamu untuk penanganan lebih lanjut.
Pihak Bandara Kualanamu langsung berkoordinasi dengan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II dan mengaktifkan EOC, serta memanggil anggota Komite Keamanan Bandar Udara untuk mengambil langkah darurat.
“Tim Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) dari kepolisian telah dihubungi dan bersiaga di Bandara Kualanamu untuk menjalankan langkah-langkah keamanan sesuai ketentuan,” ungkap Lukman.
Pada pukul 10.55 WIB, pesawat Saudia Airlines SV-5726 mendarat di Bandara Kualanamu dan diarahkan ke posisi parkir isolasi (isolated parking position). Seluruh penumpang haji kemudian dievakuasi, sementara Tim Jihandak melakukan penyisiran terhadap keberadaan bahan peledak di dalam pesawat.
Seluruh langkah penanganan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 140 Tahun 2015 tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional, serta Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penilaian Ancaman Keamanan Penerbangan.
“Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus berkoordinasi dengan seluruh operator penerbangan, Komite Keamanan Bandar Udara, dan pihak terkait hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman,” pungkas Lukman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika