REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam, Achmad Ardianto, memberikan penjelasan mengenai situasi PT GAG Nikel (PTGN) saat ini, terutama setelah pemerintah mengumumkan keputusan untuk tetap memberikan izin operasional kepada anak usaha Antam tersebut.
Sebelum keputusan itu diumumkan, pada Kamis (5/6/2025), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sempat menyampaikan penghentian sementara izin tambang PTGN.
"Kalau sekarang, kita menunggu arahan dari pemerintah. Kita juga tidak mau gegabah. Bagi kami, tentu saja kepentingan masyarakat dan negara jauh lebih penting," kata Ardianto saat ditemui awak media usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Manajemen Antam, selaku induk usaha PTGN, mengikuti secara detail perkembangan isu ini, termasuk dinamika di lapangan dan keputusan pemerintah. PTGN dinilai tidak melakukan pelanggaran fatal dalam aktivitas pertambangan di Raja Ampat.
"Hanya ada hal-hal minor yang perlu kami perbaiki, dan itu sedang kami perbaiki. Setelah itu, pemerintah tinggal memberikan arahan bagaimana kami bisa beroperasi dengan baik di sana," ujar Ardianto.
Ia menegaskan isu tersebut tidak berdampak terhadap operasional Antam secara umum. PTGN sendiri sudah cukup lama beroperasi di salah satu pulau di Raja Ampat sebagai bagian dari BUMN yang menjadi perpanjangan tangan negara.
Ardianto menyatakan pihaknya mendengar secara rinci evaluasi pemerintah terhadap kinerja sejumlah perusahaan tambang di Raja Ampat, termasuk PTGN. Menurut dia, semua tahapan evaluasi dilakukan demi kebaikan bersama.
"Kami tidak ingin dan tidak pernah punya niat untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik," tegas Ardianto.
Sebelumnya, dalam keterangan resmi PTGN disebutkan bahwa sejarah penambangan nikel di Pulau Gag sudah lebih lama dibandingkan dengan popularitas Raja Ampat sebagai destinasi wisata. Secara geologis, wilayah ini terbentuk dari proses lateritisasi pada singkapan kerak samudra akibat pergerakan Sesar Sorong.
Plt Presiden Direktur PTGN, Arya Arditya, menyampaikan bahwa area tambang tidak berada dalam zona resmi Geopark Raja Ampat. Berdasarkan data Geopark, kawasan itu mencakup empat pulau utama: Waigeo (termasuk Kepulauan Wayag), Batanta, Salawati, dan Misool. Karena Pulau Gag berada di luar wilayah tersebut, aktivitas tambang PTGN tidak melanggar batas Geopark.
Dalam pengelolaan limbah, PTGN menerapkan prosedur sesuai standar yang berlaku, seperti sistem drainase, sump pit, dan kolam pengendapan untuk menampung air larian.
"Air limpasan hujan disaring melalui lima kolam sedimentasi. Kami mengukur kadar Total Suspended Solids (TSS) setiap hari. Setelah sesuai dengan ketentuan, barulah air dilepaskan ke badan sungai," jelas Arya.
PTGN juga telah mengantongi persetujuan teknis Baku Mutu Air Limbah (BMAL), serta aktif dalam rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan konservasi terumbu karang. Limbah padat dari sedimentasi disimpan di lokasi khusus yang telah ditetapkan.
Sejak memperoleh Izin Usaha Produksi (IUP) pada 2017 dan mulai beroperasi pada 2018, PTGN telah melaksanakan berbagai program keberlanjutan:
1. Rehabilitasi DAS: Sejak 2018 hingga Desember 2024, seluas 666,6 hektare telah direhabilitasi, dengan 231,1 hektare berhasil tumbuh, dan 150 hektare lainnya dalam proses evaluasi.
2. Reklamasi Tambang: Luas reklamasi mencapai 131,42 hektare dengan penanaman lebih dari 350.000 pohon, termasuk 70.000 pohon endemik dan lokal.
3. Konservasi Terumbu Karang: Program transplantasi seluas 1.000 m² dilaksanakan di kawasan pesisir Raja Ampat, dengan pemantauan rutin oleh tim internal dan tahunan bersama Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong.
4. Pemantauan Lingkungan: Data 2024 menunjukkan kadar SO₂, NO₂, PM₁₀, dan PM₂,₅ di lokasi operasional tetap di bawah ambang batas. Air limbah memiliki pH 7–8, TSS antara 5–27 mg/L (baku mutu 200 mg/L), dan kadar Chromium VI 0,03–0,07 mg/L (batas 0,1 mg/L). Kebisingan tidak melebihi 70 dBA.
Ikuti Whatsapp Channel Republika