REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub), Suntana, menyebutkan bahwa sejumlah perusahaan tertarik melanjutkan proyek kereta cepat dari Jakarta menuju Semarang atau Surabaya. Hal itu guna memperluas jaringan transportasi modern.
“Beberapa perusahaan tertarik untuk melanjutkan programnya, termasuk yang Woosh ini,” ujar Suntana di sela acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Kendati demikian, Suntana tidak merinci nama-nama perusahaan yang telah menyatakan ketertarikan untuk berinvestasi di sektor transportasi tersebut.
Ia menjelaskan bahwa pengembangan proyek lanjutan kereta cepat Woosh saat ini mempertimbangkan dua opsi jalur, yakni jalur selatan dan jalur utara Pulau Jawa.
Pemilihan jalur kereta cepat Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur, menurut Suntana, akan melalui kajian mendalam agar dapat memberikan efisiensi waktu serta manfaat optimal bagi mobilitas penumpang dan logistik nasional.
“Semuanya kami lakukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mobilisasi orang dan barang,” ujarnya.
Suntana menambahkan, proyek kereta cepat tetap akan dijalankan meskipun saat ini masih berada pada tahap studi dan pematangan teknis terhadap berbagai aspek penting.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah memiliki target penyelesaian proyek tersebut, namun saat ini fokus terlebih dahulu pada studi kelayakan sebagai dasar perhitungan investasi dan rencana konstruksi.
“Pasti kami bikin targetnya, tetapi saat ini kami masih mengkaji kelayakannya,” kata Suntana.
Dalam kesempatan yang sama, saat menjadi pembicara pada forum tersebut, Suntana mengajak sektor swasta untuk berpartisipasi dalam membangun sistem transportasi hijau nasional guna menurunkan emisi karbon dan mewujudkan infrastruktur ramah lingkungan yang berkelanjutan di Indonesia.
“Swasta kami undang untuk berkolaborasi membangun sarana transportasi di Indonesia,” ucapnya.
Ia menekankan pentingnya pendekatan transportasi berkelanjutan yang ramah lingkungan, mengurangi emisi karbon, menjaga ekosistem, dan memberikan warisan transportasi hijau bagi generasi mendatang.
Namun, Suntana juga mengakui keterbatasan fiskal pemerintah dalam membiayai seluruh proyek transportasi. Oleh karena itu, kolaborasi dengan sektor swasta menjadi solusi utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur transportasi nasional.
“APBN kita belum cukup untuk membiayai semuanya. Menghadapi itu, pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU),” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika